Pengungkapan terkait kebocoran Panama Papers atau dokumen Panama mengukuhkan sesuatu yang sudah diketahui pemerintah Uganda, yaitu bahwa sebuah perusahaan minyak dan gas asing berusaha menghindari pembayaran pajak sebesar 400 juta dolar. Sejak itu, pemerintah Uganda telah berhasil memungut pajak tersebut, tetapi banyak pihak yang menyatakan bahwa masih ada masalah karena regulasi yang lemah di negara itu.
Pada tahun 2010 sebelum perusahaan minyak dan gas 'Heritage Oil' menjual lisensi eksplorasinya di Uganda, mereka berpindah lokasi kantor pusat perusahaan dari Bahamas ke Mauritius.
Mauritius memiliki persetujuan non-pajak-ganda dengan Uganda, yang berarti bahwa 'Heritage Oil' dapat menghindari pembayaran pajak sebesar 400 juta dolar yang dari penjualan lisensi senilai 1,4 miliar dolar itu. Dinas Pajak Uganda menggugat langkah ini di pengadilan, dan menang.
Belum lama ini, email-email yang dirilis terkait kebocoran Panama Papers mengilustrasikan bagaimana Heritage Oil berusaha menghindari pajak. Dengan bangkitnya minat masyarakat, para aktivis pajak dan keadilan menyerukan agar pemerintah merundingkan kembali perjanjian-perjanjian non-pajak-ganda.
Jane Nalunga dari Institut Informasi dan Negosiasi Perdagangan Afrika Selatan dan Timur menjelaskan sebagai berikut: “Manfaat terbesar kebocoran Panama Papers adalah bahwa ini telah memungkinkan kami menata rumah tangga. Apa yang akan kita lakukan dengan Mauritius? Apa yang harus kita lakukan dengan negara-negara pelindung penghindar pajak? Antara lain kami akan mengusulkan bahwa jika suatu negara diketahui sebagai pelindung penghindar pajak, kita sebaiknya tidak menjalin perjanjian non-pajak ganda dengan negara itu.”
Banyak orang mengemukakan bahwa 40 juta dolar dapat membuat perbedaan besar dalam sektor kesehatan masyarakat Uganda, terutama di klinik-klinik pedesaan yang mengalami kekurangan obat, suplai dasar, dan tenaga layanan kesehatan.
Namun, Onesmus Mugyenyi dari Koalisi Pegiat untuk Pembangunan dan Lingkungan mengatakan bahwa meskipun pajak adalah penting, masalah utama bagi masyarakat pedesaan adalah alokasi. Ia menambahkan, seandainyapun pemerintah menerima pembayaran pajak, uangnya tidak akan dialokasikan untuk pemerintah dan masyarakat lokal: “Kita tahu bahwa meskipun kita telah memperoleh sumber daya, bahwa dana miliaran dolar sudah diterima dari sektor minyak, uang itu tidak akan mengalir ke masyarakat.”
Jatah untuk pemerintah lokal dalam anggaran belanja nasional Uganda telah merosot dari 25 persen pada tahun 2004 menjadi 15 persen untuk tahun 2015, dan banyak pihak khawatir bahwa kencenderungan ini mungkin akan terus berlanjut.
Untuk warga yang tinggal di wilayah-wilayah pedesaan, ini berarti bahwa tidak soal apakah uang pajak sudah dibayarkan dengan semestinya, mengakses sumber daya pemerintah akan tetap merupakan sebuah tantangan. [ds]