Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Yenny Sucipto menilai hingga saat ini berbagai kebijakan disusun DPR bersama pemerintah tidak mendahulukan kepentingan rakyat.
JAKARTA —
Dalam paparannya terkait persiapan Pemilu legislatif April 2014, Sekjen FITRA, Yenny Sucipto di Jakarta, Senin (10/3) mengatakan ketidakberpihakan DPR terhadap rakyat dapat dilihat dari berbagai kebijakan tertuang dalam undang-undang yang tidak pro rakyat. Ia memberi contoh DPR membiarkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi sehingga dampaknya sangat dirasakan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.
Selain itu ditambahkannya, DPR juga membiarkan pemerintah menggunanakan sistem perdagangan bebas untuk komoditas pangan sehingga harga bahan pangan terus naik. Ketidakberpihakan menurutnya juga dapat dilihat dari alokasi anggaran ngara yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti anggaran pendidikan dan kesehatan
“Keputusan-keputusan dari DPR itu selalu menyetujui usulan-usulan dari pemerintah, DPR tidak pernah mengusulkan kepada pemerintah bahwa kenapa sih APBN tidak berimbang, kenapa harus selalu ada pinjaman program dan projek sehingga berdampak kepada cicilan utang dan bunga yang cukup tinggi setiap tahunnya sehingga terjadi kesenjangan alokasi anggaran,” kata Fitra.
Yenny Sucipto menambahkan masyarakat harus berhati-hati nenentukan pilihannya dalam Pemilu legislatif April mendatang agar kesalahan tidak terus berulang.
“Kita berharap pemilihan mendatang untuk memilih calon legislatif yang berkualitas yang bisa menjalankan fungsi budgetingnya, kalau tidak berkualitas saya rasa tidak akan pernah tercapai kesejahteraan rakyat, nanti wajah-wajah lama pasti akan mendominasi lagi, akhirnya terjadi oligarki anggaran lagi nanti, kepentingan pribadi, kepentingan partai politik, kepentingan kroni bisnis pasti akan mendominasi di dalam pembahasan anggaran,” kata Yenny Sucipto.
Menurut Yenny Sucipto, FITRA juga mencatat beberapa hal ketidakberpihakan DPR terhadap rakyat diantaranya alokasi anggaran pemerintah pusat untuk daerah, juga tidak sesuai sehingga terkesan DPR dan pemerintah tidak serius mengatasi berbagai persoalan di daerah terutama masalah kemiskinan.
DPR juga ditambahkannya membiarkan pemerintah menahan hasil keuntungan dari kinerja BUMN yang hingga tahun 2012 mencapai sekitar Rp 407 trilyun yang seharusnya dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran negara.
Menurutnya, selama ini untuk mengatasi defisit anggaran banyak dibebankan kepada masyarakat diantaranya pengurangan anggaran subsidi energi yang menurut DPR dan pemerintah sangat membebankan anggaran negara.
Fitra juga menilai DPR dan pemerintah tidak pernah berpihak kepada petani dengan terus membuka kebijakan impor.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana mengatakan tidak sependapat jika dinilai pemerintah dan DPR tidak pro rakyat. Berbagai kebijakan diterapkan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan lapangan pekerjaan.
“Dan itu juga kelihatan misalkan inflasi jauh lebih baik dari perkiraan, jadi inflasi tahun ini pun bisa masuk range maksimum 5,5 kan APBN, nah inflasi itu tentu yang berdampak sangat besar terhadap kemiskinan, jadi kalau inflasi bisa sesuai target dan kurang dari 6 persen, makanya itu salah satu prioritas, stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yah,” jelas Armida Alisjahbana.
Selain itu ditambahkannya, DPR juga membiarkan pemerintah menggunanakan sistem perdagangan bebas untuk komoditas pangan sehingga harga bahan pangan terus naik. Ketidakberpihakan menurutnya juga dapat dilihat dari alokasi anggaran ngara yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti anggaran pendidikan dan kesehatan
“Keputusan-keputusan dari DPR itu selalu menyetujui usulan-usulan dari pemerintah, DPR tidak pernah mengusulkan kepada pemerintah bahwa kenapa sih APBN tidak berimbang, kenapa harus selalu ada pinjaman program dan projek sehingga berdampak kepada cicilan utang dan bunga yang cukup tinggi setiap tahunnya sehingga terjadi kesenjangan alokasi anggaran,” kata Fitra.
Yenny Sucipto menambahkan masyarakat harus berhati-hati nenentukan pilihannya dalam Pemilu legislatif April mendatang agar kesalahan tidak terus berulang.
“Kita berharap pemilihan mendatang untuk memilih calon legislatif yang berkualitas yang bisa menjalankan fungsi budgetingnya, kalau tidak berkualitas saya rasa tidak akan pernah tercapai kesejahteraan rakyat, nanti wajah-wajah lama pasti akan mendominasi lagi, akhirnya terjadi oligarki anggaran lagi nanti, kepentingan pribadi, kepentingan partai politik, kepentingan kroni bisnis pasti akan mendominasi di dalam pembahasan anggaran,” kata Yenny Sucipto.
Menurut Yenny Sucipto, FITRA juga mencatat beberapa hal ketidakberpihakan DPR terhadap rakyat diantaranya alokasi anggaran pemerintah pusat untuk daerah, juga tidak sesuai sehingga terkesan DPR dan pemerintah tidak serius mengatasi berbagai persoalan di daerah terutama masalah kemiskinan.
DPR juga ditambahkannya membiarkan pemerintah menahan hasil keuntungan dari kinerja BUMN yang hingga tahun 2012 mencapai sekitar Rp 407 trilyun yang seharusnya dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran negara.
Menurutnya, selama ini untuk mengatasi defisit anggaran banyak dibebankan kepada masyarakat diantaranya pengurangan anggaran subsidi energi yang menurut DPR dan pemerintah sangat membebankan anggaran negara.
Fitra juga menilai DPR dan pemerintah tidak pernah berpihak kepada petani dengan terus membuka kebijakan impor.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana mengatakan tidak sependapat jika dinilai pemerintah dan DPR tidak pro rakyat. Berbagai kebijakan diterapkan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan lapangan pekerjaan.
“Dan itu juga kelihatan misalkan inflasi jauh lebih baik dari perkiraan, jadi inflasi tahun ini pun bisa masuk range maksimum 5,5 kan APBN, nah inflasi itu tentu yang berdampak sangat besar terhadap kemiskinan, jadi kalau inflasi bisa sesuai target dan kurang dari 6 persen, makanya itu salah satu prioritas, stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yah,” jelas Armida Alisjahbana.