Duta besar Amerika untuk PBB Samantha Power telah menghadapi beberapa konflik terburuk dunia sejak menjabat bulan Agustus 2013. Meskipun jabatannya akan berakhir dengan adanya pemerintahan baru Amerika, penulis Amerika keturunan Irlandia, wartawan dan diplomat ini tetap sibuk.
Power membahas beberapa isu-isu global yang paling mendesak dengan VOA hari Rabu setelah DK PBB menyetujui sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara atas upayanya yang tak henti-henti untuk memiliki senjata nuklir.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak tahun 2006 atas uji coba nuklir dan misil balistiknya yang melanggar aturan, tapi terus membangun senjata nuklir. Power mengatakan kepada VOA sanksi-sanksi batu itu akan menutup beberapa celah yang ada sebelumnya tapi sebagian besar akan bergantung bagaimana pemberlakuannya oleh China, pendukung utama Korea Utara.
Samantha Power mengatakan, “Perkiraan saya China mendapati dua uji coba nuklir dua kali setahun sangat mengganggu. Mereka menyaksikan langkah-langkah yang harus diambil negara yang bertanggung jawab seperti Amerika, Korea Selatan, Jepang untuk persiapan karena provokasi dan tindakan-tindakan ilegal rejim Korea Utara dan saya kira mereka tulus menginginkan perlucutan senjata nuklir di semenanjung Korea”.
Selama jabatannya sebagai utusan Amerika pada organisasi dunia itu, Power telah terlibat dalam mencari sejumlah penyelesaian bagi Suriah yang dikoyak perang.
Proposal terakhir PBB untuk menciptakan zona otonomi di Aleppo timur yang dikuasai pemberontak ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Suriah solusi yang pasukannya sekarang melancarkan serangan-serangan brutal di daerah itu.
“Serangan-serangan udara oleh rejim Suriah yang dibantu oleh federasi Rusia akan terus melekat dalam ingatan negara-negara yang melancarkannya, ada dalam sejarah dan akan menjadi bahan pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan Presiden Suriah Bahar al-Assad dan Presiden Rusia Vladimir Putin,” tambahnya.
Power mengatakan konflik di Suriah hanya bisa diakhiri melalui proses negosiasi.
“Mereka bisa merebut daerah yang paling banyak penduduknya bahkan kota Aleppo timur yang penting, melakukan pembantaian manusia, dan perang tidak akan selesai. Hanya menyebabkan makin banyak orang ingin mengangkat senjata melawan rejim itu. Yang akan mengakhiri perang adalah penyelesaian politik,” ujar Power.
Power juga terlibat dalam upaya-upaya PBB untuk mengakhiri kekerasan etnis di Sudan Selatan. “Kita mendesak anggota-anggota DK untuk secepatnya memberlakukan embargo senjata untuk mengubah setidaknya satu dimensi tindakan pemerintah Sudan Selatan, yang lebih memilih sistem senjata dari pada pangan bagi rakyatnya” Masa jabatan Samantha Power sebagai duta besar PBB akan berakhir awal tahun depan ketika pemerintahan Partai Republik yang baru mengambil alih pemerintahan. [my/jm]