Fokus pada Keluarga, Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Tak akan Maju pada Periode Kedua

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam berbicara dalam konferensi pers di Hong Kong, pada 23 November 2021. (Foto: AP)

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan pada Senin (4/4) bahwa dia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan periode kedua. Lam telah memerintah kota yang merupakan pusat keuangan global tersebut di saat protes anti-pemerintah kerap terjadi dan pandemi COVID-19 menghantam wilayah China itu, dua hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pengumuman Lam tersebut datang ketika media mengatakan Kepala Sekretaris John Lee, pejabat paling senior kedua di Hong Kong, akan mengundurkan diri karena akan maju dalam pemilihan pada Mei 2022.

Penggantinya akan dipilih pada bulan Mei dan kepala keamanan kota selama protes tahun 2019 termasuk di antara calon yang mungkin dipilih.

Kepala Sekretaris Hong Kong John Lee, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan menghadiri konferensi pers di Hong Kong, China, 21 Maret 2022. (Foto: via Reuters)

“Saya akan menuntaskan masa jabatan lima tahun saya sebagai kepala eksekutif pada 30 Juni tahun ini, dan saya juga akan mengakhiri 42 tahun pelayanan publik saya,” kata Lam dalam konferensi pers. Ia berterima kasih kepada timnya yang terdiri dari para pejabat lokal dan otoritas pusat di Beijing, dan mengatakan ia berencana menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, yang merupakan “satu-satunya pertimbangannya.”

"Hanya ada satu pertimbangan dan itu adalah keluarga. Saya telah memberi tahu semua orang sebelumnya bahwa keluarga adalah prioritas pertama saya," kata Lam pada konferensi pers regular, sebagaimana dikutip dari Reuters.

"Mereka pikir sudah waktunya saya pulang," tegasnya.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengadakan konferensi pers ketika pemerintahnya mengumumkan kontrol anti-coronavirus baru yang ketat di Hong Kong, 5 Januari 2022. (Foto: AFP)

Spekulasi telah beredar selama berbulan-bulan mengenai apakah ia akan mengincar satu masa jabatan lagi, tetapi ia mengatakan bahwa keputusannya telah disampaikan kepada pemerintah pusat di Beijing tahun lalu dan telah diterima dengan “respek dan pengertian.”

“Kurang dari dua tahun sebelum akhir masa jabatan saya, karena legislasi antiekstradisi dan karena campur tangan dari kekuatan asing serta karena serangan COVID-19, saya berada di bawah tekanan yang sangat besar,” kata Lam. “Namun demikian, motivasi bagi saya untuk terus maju adalah dukungan otoritas pusat yang sangat kuat di belakang saya.”

Dia menolak mengomentari kandidat potensial yang dapat menggantikannya. Ia mengatakan belum memutuskan rencana masa depannya.

BACA JUGA: Pemimpin Hong Kong Tuding Pengunduran Diri Hakim Inggris Bermotivasi Politik

Lam, lahir di Hong Kong yang dikuasai Inggris pada 1957 dan seorang pegawai negeri seumur hidup yang menggambarkan dirinya sebagai seorang Katolik yang taat. Ia mulai menjabat sebagai pemimpin Hong Kong pada 2017 dengan janji untuk menyatukan sebuah kota yang semakin membenci cengkeraman Beijing.

Dua tahun kemudian, jutaan pendukung demokrasi turun ke jalan dalam protes anti-pemerintah yang terkadang disertai kekerasan. Kerusuhan menyebabkan Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada Juni 2020, memberinya lebih banyak kekuatan dari sebelumnya untuk membentuk kehidupan di Hong Kong.

Orang-orang memeriksa gambar yang menggambarkan pengepungan kampus 2019 pada puncak protes pro-demokrasi kota di sebuah pameran di Chinese University of Hong Kong, 14 November 2020. (Foto: AFP)

Lam yang jengkel mengatakan pada puncak kerusuhan pada 2019 bahwa jika dia memiliki pilihan, dia akan berhenti. Dalam sambutannya kepada kelompok pebisnis, ia menegaskan bahwa kepala eksekutif "harus melayani dua tuan berdasarkan konstitusi, yaitu pemerintah pusat dan orang-orang Hong Kong."

"Ruang politik untuk bermanuver sangat, sangat, sangat terbatas," tambahnya, menurut rekaman audio dari komentarnya yang diperoleh Reuters.

Popularitas Lam menurun tajam selama lima tahun masa jabatannya, terutama karena legislasi yang memungkinkan tersangka penjahat diekstradisi ke China daratan untuk diadili dan kemudian terkait kepemimpinannya selama protes tahun 2019 yang diwarnai oleh bentrokan dengan kekerasan antara polisi dan demonstran.

BACA JUGA: Polisi Hong Kong Serbu Kantor Media Prodemokrasi, Tangkap 6 Orang

Lam mengatakan pada Senin (4/4) bahwa dia telah mengusulkan restrukturisasi pemerintah kepada otoritas China daratan yang akan mencakup departemen kebijakan baru. Namun usulan itu tergantung kepada pemimpin Hong Kong yang baru, apakah akan melanjutkan rencana tersebut atau tidak.

Para pemimpin kota dipilih oleh komite pemilihan kecil yang terdiri dari loyalis Beijing sehingga siapa pun yang menjadi pemimpin Hong Kong berikutnya akan melakukannya dengan persetujuan Beijing secara diam-diam.

Lee, 64 tahun, adalah seorang pejabat keamanan saat terjadinya protes pro-demokrasi 2019 yang berkepanjangan dan sering disertai dengan kekerasan. Ia dipromosikan pada 2021, yang menurut beberapa analis, mengisyaratkan Beijing lebih fokus pada isu keamanan daripada ekonomi.

Lee tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Ketua Sekretaris Hong Kong John Lee berbicara dalam konferensi pers di Hong Kong, Cina, 12 Februari 2022. (Foto: REUTERS/Joyce Zhou)

Kandidat lain yang mungkin disebutkan di media termasuk sekretaris keuangan kota, Paul Chan, serta mantan pemimpin Leung Chun-ying. Namun belum ada yang mengumumkan tawaran tersebut.

Setelah dijajah Inggris, Hong Kong kembali ke pangkuan China pada 1997 dengan jaminan kebebasan yang luas, termasuk peradilan yang independen dan hak untuk berkumpul di depan umum, setidaknya selama 50 tahun.

Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Lam dan Lee, di antara pejabat lainnya, pada 2020. Washington mengatakan mereka telah merusak otonomi tingkat tinggi Hong Kong dari Beijing dan membatasi kebebasan politik dengan undang-undang keamanan nasional. UU tersebut memungkinkan pemerintah menghukum pelanggaran seperti subversi dan pemisahan diri dengan hukuman penjara seumur hidup.

BACA JUGA: Universitas Hong Kong Bongkar Patung Peringatan Peristiwa Tiananmen

Pihak berwenang China dan Hong Kong menyangkal hak-hak individu sedang terkikis dan mengatakan undang-undang keamanan diperlukan untuk memulihkan stabilitas untuk keberhasilan ekonomi setelah kerusuhan berkepanjangan.

Pemilihan pemimpin baru Hong Kong telah diundur dari Maret hingga 8 Mei untuk memberi pemerintah waktu dalam memerangi wabah COVID yang telah menginfeksi lebih dari satu juta warga di kota dengan populasi mencapai 7,4 juta orang itu. Masa jabatan Lam sendiri berakhir pada 30 Juni.

Sejak Hong Kong kembali ke pemerintahan China, kota tersebut memiliki empat kepala eksekutif, yang semuanya berjuang untuk menyeimbangkan aspirasi demokrasi dan liberal banyak penduduk dengan visi kepemimpinan Partai Komunis China. [ah/rs] [uh/ab]