Pemimpin Fraksi Partai Demokrat DPR AS Hakeem Jeffries menyatakan partainya tidak akan membayar “tebusan” terhadap tuntutan Partai Republik untuk mempertahankan operasi pemerintahan dan menghindari shutdown.
Dalam konferensi pers mingguan hari Kamis (9/11), Jeffries mengatakan: “Fraksi Demokrat di DPR tidak akan membayar satu pun tuntutan tebusan sayap kanan.”
Kongres tengah berupaya memenuhi tenggat waktu pada 17 November mendatang untuk menggolkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Delapan hari menjelang potensi penghentian sebagian operasi pemerintahan – apabila RAPBN itu tidak kunjung disahkan – Kongres tak juga berhasil mengatasi kebuntuan, dan bahkan memperumit masalah ketika Partai Republik menuntut adanya perubahan anggaran keamanan di perbatasan, sebagai syarat dilanjutkannya pengiriman bantuan ke Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Tidak seperti di Senat, Partai Republik di DPR enggan memberikan bantuan tambahan ke Kyiv.
BACA JUGA: Jajak Pendapat: Trump Unggul di Lima Negara Bagian UtamaJeffries menguraikan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari penghentian sebagian operasi pemerintahan pada 17 November adalah, lagi-lagi, mengesahkan Resolusi Berkelanjutan (CR), alias anggaran sementara.
“Satu-satunya cara adalah dengan bersatu, secara bipartisan, untuk memenuhi kebutuhan rakyat Amerika. Dan apabila Partai Republik tidak bisa melakukannya dalam beberapa hari ke depan, maka satu-satunya cara adalah dengan mengesahkan resolusi berkelanjutan pada tingkat tahun fiskal 2023. Titik,” ungkap Jeffries.
Dalam sebuah pertemuan tertutup belum lama ini, Fraksi Partai Republik DPR membahas langkah-langkah sementara, termasuk satu gagasan baru yang semakin dilirik: pendekatan “berjenjang” yang akan mendanai sebagian pemerintahan hingga awal Desember, sementara sisanya hingga pertengahan Januari, menurut anggota Partai Republik yang tidak ingin disebutkan namanya untuk membahas isi pertemuan tertutup itu.
Jeffries mengatakan, “Sebagian besar anggota Konferensi Partai Republik di DPR tidak tahu apa arti CR berjenjang, apa maksudnya, atau bagaimana itu mungkin diterapkan.”
Ia menambahkan, “Gagasan tentang CR berjenjang adalah kebijakan ekstrem sayap kanan lainnya yang ceroboh dan hanya akan menghancurkan pemerintah federal. Itu tidak bisa diterima.”
BACA JUGA: Terkait Perang Gaza, Biden Hadapi Tekanan dari Pemilih Arab, Muslim, dan YahudiKetua DPR AS Mike Johnson, yang berasal dari Partai Republik, mengatakan pada hari Selasa (7/11) bahwa partainya tidak ingin menghentikan sebagian operasi pemerintah, tapi ia sadar bahwa pendahulunya, Kevin McCarthy, digulingkan dari jabatan ketua DPR setelah berkompromi dengan Partai Demokrat September lalu untuk menghindari hal itu.
Johnson sedang menghadapi ujian terberatnya sejauh ini, dua minggu sejak sah menjadi ketua DPR. Alih-alih memimpin Fraksi Partai Republik DPR menyusun strategi, ia justru sibuk mencari jalan keluar dari dilema RAPBN bersama kolega-kolega partainya.
Senat AS, yang dikendalikan Partai Demokrat, juga sedang berupaya menyusun RAPBN yang lebih komprehensif dengan menggunakan jumlah anggaran saat ini sambil mempertimbangkan permintaan Presiden Joe Biden sebanyak hampir $106 miliar untuk memberikan bantuan tambahan kepada Ukraina, Israel, wilayah Asia-Pasifik dan keamanan perbatasan. [rd/em]