Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mendesak Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi untuk serius mengatasi persoalan pemberantasan korupsi khususnya korupsi politik yang saat ini banyak terjadi.
Sekarang ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah memproses hukum 60 orang anggota DPR dan puluhan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam kasus korupsi.
Hal ini menunjukan lanjut Emerson praktek korupsi menjamur pada semua kehidupan birokrasi dan politik. Partai politik selama ini kata Emerson dianggap sebagai sumber praktek korupsi terbesar di Indonesia sebagai akibat adanya biaya yang relatif besar dalam proses politik.
Untuk itu dia berharap Presiden terpilih Jokowi tidak melakukan bagi-bagi kursi dengan partai politik pendukungnya. Langkah ini dilakukan tambahnya untuk menghindari terjadinya korupsi politik yang selama ini terjadi.
"Pada akhirnya nanti akan muncul fenomena yang kita lihat seperti kasus Hambalang, dana haji dan sebagainya. Kecenderungannya muncul adalah bahwa semua korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai latar belakang politik itu adalah untuk pendanaan partai politik," papar Emerson.
Sementara anggota tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan mengatakan terjadinya korupsi politik disebabkan oleh adanya biaya politik yang tinggi ketika mereka ingin menjadi pejabat.
Oleh karena itu menurut Trimedya Panjaitan, penegak hukum dan pimpinan partai politik serta pemerintah harus mendiskusikan bagaimana mengatasi persoalan ini, apakah ada revisi di dalam pendanaan partai politik.
Trimedya mengatakan, "Ujungnya apa pertama, dia main APBD, proyek, misalnya di satu provinsi ada Rp 800 milliar APBD nya berapa, belanja modal. Penegak hukum dan pimpinan partai harus duduk sama-sama , ke depan bahkan oleh presiden dan wakil presiden , bagaimana mengatasi problem,. Pilihannya adalah tidak melakukan pemilihan langsung kepala daerah atau gimana."
Trimedya Panjaitan menambahkan, pasangan Jokowi-JK juga mengusung ide pemilihan kepala kepolisian dan jaksa agung yang didasarkan pada kualitas dan integritas. Selain itu lanjutnya perlunya ada penguatan fungsi koordinasi dan supervisi KPK, polisi dan jaksa.
"Program penegakan hukum yang disampaikan oleh visi misi mereka sudah termaktub, dan Jokowi-JK sangat berkomitmen soal itu," demikian ujar Trimedya.