Idap HIV, 14 Anak di Solo Ditolak Bersekolah

“Buka buku tematik... Supaya rumah kita sehat harus diapakan? Dipel, disapu, dibersihkan, semuanya biar rapi dan bersih. Yang ini soal hitung-hitungan, 512 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 422, ayo coba dihitung yang benar.”

Sekitar 14 anak, dibagi dalam 4 kelompok, Sabtu pagi (16/2), belajar di salah satu ruangan di Yayasan Lentera Solo yang berlokasi di perbatasan Solo dengan kabupaten lain. Mereka sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar dibawah bimbingan lima guru sekolah dasar dimana mereka sebelumnya menimba ilmu.

Salah seorang guru, Siti Nurjanah, mengatakan anak-anak itu sudah tertinggal materi pelajaran sekolah. Oleh karena itu ia bersama beberapa teman sesama guru, secara pribadi mengajar mereka setiap akhir pekan.

“Kami prihatin dengan keadaan mereka. Hampir 2 pekan tidak sekolah. Mereka ketinggalan materi pelajaran sekolah. Pekan depan kan sudah mau ujian mid semester. Ya, kami ajarkan materi pelajaran sekolah sesuai kurikulum,” kata Siti Nurjanah.

ADHA di Solo belajar dengan mantan guru mereka di Rumah yayasan lentera, Sabtu pagi (16/2) (Yudha/VOA).

“Saat belajar di kelas saja, secara kasat mata mereka tampak lelah, kurang fokus apalagi mereka sudah lama tidak sekolah. Kami akan sisihkan waktu setiap akhir pekan, karena sekolah kami kan lima hari, sementara Sabtu-Minggu libur. Jadi kami akan mengajar anak-anak ini di hari Sabtu. Semoga sisa waktu ini bisa mengejar ketertinggalan materi pelajaran sekolah,” ujar Siti.

Empat belas anak penderita HIV/AIDS – atau dikenal dengan istilah “ADHA” (Anak Hidup dengan AIDS) – ini belajar di suatu lokasi yang agak tersembunyi karena tidak bisa melanjutkan pelajaran di sekolah umum akibat penolakan para orang tua siswa lain. Mereka khawatir keempat belas ADHA itu akan menulari siswa-siswa lain di sekolah itu.

Tolak ADHA Bersekolah Langgar HAM

Puger Mulyono, orang tua asuh belasan ADHA yang juga pengelola Yayasan Lentera mengatakan selama tidak bersekolah keempat belas ADHA itu beraktifitas di Rumah Yayasan Lentera, yang merupakan hasil kerjasama Kementerian Sosial, Pemkot Solo dengan bantuan sosial perusahaan. Yayasan Lentera adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengurusi ADHA.

Menurut Puger, penolakan orang tua siswa terhadap keempat belas ADHA untuk bersekolah merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM dalam memperoleh pendidikan.

“Anak-anak ini selama tidak bersekolah, ya hanya bermain-main di rumah ini. Kadang ada juga relawan yang membantu mereka belajar. Kami manut (menurut-red) saja sama kebijakan pemerintah. Menolak anak-anak itu bersekolah itu adalah pelanggaran HAM, setiap warga negara, termasuk anak-anak kan berhak mendapat pendidikan yang layak,” kata Puger.

“Apalagi untuk ADHA. Di sini ada 32 ADHA dari usia bayi hingga usia remaja. 14 anak yang ditolak sekolah di SD negeri kemarin itu dari kelas 1 sampai kelas 4,” imbuhnya

Lembaran kertas berisi kesepakatan orang tua siswa, Komite Sekolah dan pejabat pelaksana kepala sekolah yang menyatakan keberatan dengan keberadaan keempatbelas ADHA di sekolah tersebut, terpampang dalam sebuah bingkai kaca di depan pintu masuk Rumah Yayasan Lentera di Solo itu. Puger menyebut kertas berisi penolakan ADHA itu sebagai kenang-kenangan.

Dinas Pendidikan Solo Baru Tahu Penolakan ADHA Bersekolah

Selama tiga tahun, belasan ADHA tersebut bersekolah di sekolah dasar negeri yang akhirnya digabung dengan sekolah lain karena alasan kekurangan siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Solo, Etty Retnowati, Jumat (15/2), mengatakan tidak tahu ada belasan ADHA yang bersekolah di sana. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kota Solo berkomitmen memberikan hak pendidikan pada ADHA di Solo tersebut.

Etty mengatakan pihaknya berkomitmen mempersiapkan beberapa opsi, yaitu pindah ke lokasi sekolah yang dekat dengan zonasi rumah ADHA, atau home schooling dengan guru yang disiapkan oleh pihak Dinas Pendidikan.

“Yang tahu di sekolah itu ada ADHA siapa? Kami tidak tahu,” kata Etty, sambil menambahkan bahwa regrouping SD bukan alasan bocornya informasi ADHA.

Suasana SD Negeri yang wali murid dan komite sekolah menolak keberadaan ADHA di Solo (Foto: Yudha/VOA).

“Regrouping SD itu kebijakan pemkot. Sudah kami pertimbangkan semuanya, SD itu di-regoruping karena memang layak digabung, siswanya sangat sedikit. Kalau kita disalahkan karena faktor itu ya tidak bisa,” ujarnya.

Lanjut Etty, bila Dinas Pendidikan mengetahui di SD itu ada ADHA, sekolah tersebut akan di-regrouping dengan sekolah lain.

“Ya, kami malah salah toh. Saya tidak pernah ada laporan adanya ADHA yang bersekolah di SD itu. Saya juga tidak tahu bagaimana bisa bocor ada ADHA bersekolah di SD itu,” kata Etty.

“Info yang saya terima, karena ada yang mengantar siswa itu orangnya dikenal menangani masalah HIV/AIDS. Ya, dari situ asalnya. Dinas Pendidikan tidak tahu kalau di sekolah itu ada ADHA. Kalau tahu, pasti kami jaga, kami lindungi, kalau jadi begini terlalu diekspos kan juga kasihan,” tambahnya.

Kampanye Informasi HIV/AIDS

Solo selama ini menjadi daerah di Indonesia dengan penghargaan tertinggi “Menuju Kota Layak Anak.” Gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo, Kamis (14/2), lalu di Solo menegaskan pemerintah daerah perlu lebih intensif melakukan sosialisasi terkait HIV AIDS agar persepsi masyarakat tidak keliru.

“Jangan ditolak, diarahkan saja karena ini masih SD semua kan anak-anaknya. Jelaskan pada orang tua siswa lainnya, diajak rembugan, dialog, jelaskan apa itu HIV/AIDS. Bagaimana cara penularannya, pencegahannya, cara berkomunikasi dengan mereka yang terkena HIV/AIDS,” ujar Ganjar, seraba menambahkan bahwa ADHA hanya perlu ditemani dan diajari.

“Orang lagi sakit kok malah dibuang. Kasihan. Jangan ditakuti dengan, mohon maaf, ini bahaya penyakitnya, kan ada cara mengedukasi itu. Saran saya segera temui wali kota, orang tua siswa dan pengelola SD, karena SD kan kewenangan wali kota. Biar didampingi, kalau perlu semua wali murid dikumpulkan. Semua dijelaskan secara gamblang. Apa dan bagaimana HIV/AIDS itu, cari solusi terbaik, pendidikan anak, termasuk ADHA jangan diabaikan, itu juga hak mereka,” kata Ganjar.

Beberapa tahun lalu juga pernah ada beberapa anak penderita HIV/AIDS yang ditolak warga di berbagai wilayah di Solo terkait keberadaan rumah yang ditempati. Walhasil mereka harus bersembunyi dari satu rumah ke rumah lain.

Melihat hal itu dengan menggunakan dana CSR, Pemkot Solo bekerjasama dengan perusahaan swasta membangun sebuah rumah di kawasan yang jauh dari permukiman warga, namun dekat dari akses rumah sakit dan jalan raya. Di lokasi tersebut anak-anak penderita HIV/AIDS di Solo mendapat perawatan secara intensif dan diawasi sejumlah relawan. Rumah bagi ADHA tersebut memang dikelilingi pagar besi dan tembok, tetapi dilengkapi dengan fasilitas taman dan permainan bagi anak-anak.

Sebelum kasus di Solo ini mencuat, enam anak penderita HIV/AIDS juga sempat ditolak bersekolah di Samosir, Sumatera Utara. Menteri Kesehatan akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan hal ini. [ys/em]