Pemerintah akan membuat perubahan-perubahan terhadap subsidi-subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebelum akhir tahun, menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Kamis (30/10).
Meski merupakan langkah yang tidak populer, pemerintahan yang baru ini telah membahas masalah fiskal terbesar Indonesia, yaitu subsidi BBM senilai US$23 miliar.
Skema subsidi ini adalah faktor utama defisit anggaran dan rekening berjalan di Indonesia.
Seorang penasihat Presiden Joko Widodo mengatakan pada kantor berita Reuters awal bulan ini bahwa kenaikan harga BBM sebesar Rp 3.000 telah direncanakan oleh pemerintahan baru, kemungkinan paling awal 1 November.
"Koreksi kebijakan akan dilakukan paling lambat akhir tahun," ujar Sofyan, usai pertemuan dengan para menteri kabinet, Kamis.
Sofyan menolak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini.
Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengekang kenaikan inflasi, tambah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Ia mengatakan kompensasi akan diberikan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang paling parah terkena perubahan-perubahan subsidi.
Tahun lalu, harga BBM naik 44 persen, namun mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengelak memerintahkan kenaikan lebih lanjut meski posisi fiskal bertambah parah.
Para pejabat mengatakan anggaran yang dihemat dari pengurangan subsidi akan dialihkan untuk sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. (Reuters)