Sebagai wujud kepedulian terhadap pengungsi Rohingya, pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan US$1 juta kepada pemerintah Burma.
JAKARTA —
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene kepada VOA, Rabu (9/1) mengatakan pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan sebesar US$1 juta kepada pemerintah Burma terkait masalah warga Rohingnya di negara bagian Rakhine.
Bantuan itu diperuntukkan untuk pengungsi Rohingnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ujar Michael.
“Menteri Luar Negeri [Indonesia] telah menyampaikan bantuan [dari] Indonesia sejumlah US$1 juta untuk kebutuhan tanggap darurat, termasuk juga mungkin membantu penyediaan pembangunan pemukiman,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan kunjungan kerja dua hari mulai Senin (7/1) ke sejumlah tempat pengungsi kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine, Burma.
Menurut Michael, dari hasil kunjungan tersebut diperoleh berbagai informasi yang semakin memperdalam pemahaman tentang situasi yang terjadi di negara bagian Rakhine saat ini.
“Yang pertama jelas diperlukan bantuan untuk sejumlah kebutuhan mendasar, misalnya kebutuhan untuk tempat tinggal, pangan, obat-obatan maupun juga fasilitas pendidikan untuk anak-anak disana. Yang kedua adalah perlunya diciptakannya peluang-peluang ekonomi di negara bagian tersebut untuk mengatasi situasi sosial budaya yang ada di sana,” ujarnya.
“Dan yang ketiga adalah perlunya didorong kepercayaan di antara kedua komunitas di negara bagian tersebut. Dan juga tentunya yang teramat penting adalah mendorong rekonsiliasi diantara kedua kelompok di negara bagian Rakhine tersebut.”
Pada kunjungan ke sejumah tempat pengungsi tersebut, Menlu Marty Natalegawa didampingi Menteri Urusan Perbatasan Myanmar, Mayjen Thein Htay, serta Kepala Menteri (Chief Minister) negara bagian Rakhine, Hla Maung Tin.
Kunjungan mencakup tempat-tempat pengungsi di berbagai pelosok negara bagian Rakhine yang dicapai dengan menggunakan helikopter dan jalan darat.
Pemerintah Indonesia menaruh perhatian sejak awal muncul konflik di wilayah itu pada 2012 lalu. Sebelumnya pada Agustus 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim surat ke Presiden Burma Thein Sein berisi harapan Indonesia kepada pemerintah Burma, agar sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan di wilayah itu.
“Surat saya kepada Presiden Burma Presiden Thein Sein mengungkapkan harapan Indonesia kepada pemerintah Burma untuk menyelesaikan permasalahan atas etnis Rohingya ini dengan sebaik-baiknya. Indonesia juga menyerukan kepada Burma agar perlindungan kepada minoritas sungguh diberikan dan pembangunan kembali perkampungan yang rusak itu bisa dilakukan,” ujar Presiden Susilo saat itu.
Bantuan itu diperuntukkan untuk pengungsi Rohingnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ujar Michael.
“Menteri Luar Negeri [Indonesia] telah menyampaikan bantuan [dari] Indonesia sejumlah US$1 juta untuk kebutuhan tanggap darurat, termasuk juga mungkin membantu penyediaan pembangunan pemukiman,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan kunjungan kerja dua hari mulai Senin (7/1) ke sejumlah tempat pengungsi kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine, Burma.
Menurut Michael, dari hasil kunjungan tersebut diperoleh berbagai informasi yang semakin memperdalam pemahaman tentang situasi yang terjadi di negara bagian Rakhine saat ini.
“Yang pertama jelas diperlukan bantuan untuk sejumlah kebutuhan mendasar, misalnya kebutuhan untuk tempat tinggal, pangan, obat-obatan maupun juga fasilitas pendidikan untuk anak-anak disana. Yang kedua adalah perlunya diciptakannya peluang-peluang ekonomi di negara bagian tersebut untuk mengatasi situasi sosial budaya yang ada di sana,” ujarnya.
“Dan yang ketiga adalah perlunya didorong kepercayaan di antara kedua komunitas di negara bagian tersebut. Dan juga tentunya yang teramat penting adalah mendorong rekonsiliasi diantara kedua kelompok di negara bagian Rakhine tersebut.”
Pada kunjungan ke sejumah tempat pengungsi tersebut, Menlu Marty Natalegawa didampingi Menteri Urusan Perbatasan Myanmar, Mayjen Thein Htay, serta Kepala Menteri (Chief Minister) negara bagian Rakhine, Hla Maung Tin.
Kunjungan mencakup tempat-tempat pengungsi di berbagai pelosok negara bagian Rakhine yang dicapai dengan menggunakan helikopter dan jalan darat.
Pemerintah Indonesia menaruh perhatian sejak awal muncul konflik di wilayah itu pada 2012 lalu. Sebelumnya pada Agustus 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim surat ke Presiden Burma Thein Sein berisi harapan Indonesia kepada pemerintah Burma, agar sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan di wilayah itu.
“Surat saya kepada Presiden Burma Presiden Thein Sein mengungkapkan harapan Indonesia kepada pemerintah Burma untuk menyelesaikan permasalahan atas etnis Rohingya ini dengan sebaik-baiknya. Indonesia juga menyerukan kepada Burma agar perlindungan kepada minoritas sungguh diberikan dan pembangunan kembali perkampungan yang rusak itu bisa dilakukan,” ujar Presiden Susilo saat itu.