Indonesia mendorong pemerintah Burma untuk memberikan status hukum kepada warga Muslim Rohingya, dengan semakin banyaknya warga Rohingya yang mencari suaka di negara lain.
BANGKOK, THAILAND —
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan Burma perlu mengambil tindakan untuk mengakhiri kekerasan antar-komunal. Marty mengatakan Burma harus terus melanjutkan reformasi demokrasi dan mengakui hak-hak hukum ratusan ribu Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Burma - juga dikenal sebagai Myanmar - telah dilanda pertumpahan darah sektarian sepanjang tahun lalu yang menewaskan lebih dari 200 orang dan membuat puluhan ribu orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Konflik itu dimulai dalam komunitas-komunitas yang kebanyakan adalah etnis Rohingya, yang ditolak mendapat kewarganegaraan Burma.
Natalegawa, yang berbicara hari Rabu (10/7) kepada wartawan, mengatakan, Indonesia “menganjurkan" Burma untuk memberikan pengakuan hukum terhadap warga Rohingya sebagai langkah awal untuk meredakan ketegangan.
"Ada isu masalah status, yang pada satu sisi adalah masalah politik serta hukum, karena itu kita sekarang mendorong pemerintah Myanmar untuk mengatasinya secara mendasar agar Rohingya dapat memperoleh status dan hak-hak hukum yang serupa dengan warga negara Burma lainnya," kata Marty.
Pihak berwenang Burma sejak lama telah mengecualikan Rohingya dari kelompok-kelompok etnis yang diakui sebagai warga negara Burma, dengan mengatakan bahwa orang-orang Rohingnya merupakan imigran gelap dari Bangladesh.
Natalegawa mengatakan ada "rasa ketidakpercayaan yang besar" antara mayoritas Buddha dan minoritas Muslim di Burma akibat pertumpahan darah sektarian itu. Ia mengatakan Indonesia juga harus berusaha melalui masa-masa kekerasan serupa sejak akhir 1990-an sambil bergerak ke arah demokrasi. Dia mengatakan Indonesia siap berbagi pengalaman dengan pemerintah Burma dalam membangun kembali kelompok-kelompok masyarakat.
Marty Natalegawa menambahkan, "Jadi kita tahu ada masalah yang harus diatasi tetapi saya yakin ini adalah bagian dari upaya demokratisasi di Myanmar. Hal ini tidak dapat dilakukan secara terpisah, jadi kita harus menekankan kepada pemerintah Myanmar, bahwa untuk dapat membentuk demokrasi, mereka harus mengatasi masalah ketegangan komunal dan konflik horizontal pada waktu yang bersamaan."
Ribuan warga Rohingya telah melarikan diri dengan kapal-kapal kayu melalui perjalanan berbahaya, sebagian diantaranya tewas di laut, untuk mencari suaka di luar negeri.
Burma - juga dikenal sebagai Myanmar - telah dilanda pertumpahan darah sektarian sepanjang tahun lalu yang menewaskan lebih dari 200 orang dan membuat puluhan ribu orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Konflik itu dimulai dalam komunitas-komunitas yang kebanyakan adalah etnis Rohingya, yang ditolak mendapat kewarganegaraan Burma.
Natalegawa, yang berbicara hari Rabu (10/7) kepada wartawan, mengatakan, Indonesia “menganjurkan" Burma untuk memberikan pengakuan hukum terhadap warga Rohingya sebagai langkah awal untuk meredakan ketegangan.
"Ada isu masalah status, yang pada satu sisi adalah masalah politik serta hukum, karena itu kita sekarang mendorong pemerintah Myanmar untuk mengatasinya secara mendasar agar Rohingya dapat memperoleh status dan hak-hak hukum yang serupa dengan warga negara Burma lainnya," kata Marty.
Pihak berwenang Burma sejak lama telah mengecualikan Rohingya dari kelompok-kelompok etnis yang diakui sebagai warga negara Burma, dengan mengatakan bahwa orang-orang Rohingnya merupakan imigran gelap dari Bangladesh.
Natalegawa mengatakan ada "rasa ketidakpercayaan yang besar" antara mayoritas Buddha dan minoritas Muslim di Burma akibat pertumpahan darah sektarian itu. Ia mengatakan Indonesia juga harus berusaha melalui masa-masa kekerasan serupa sejak akhir 1990-an sambil bergerak ke arah demokrasi. Dia mengatakan Indonesia siap berbagi pengalaman dengan pemerintah Burma dalam membangun kembali kelompok-kelompok masyarakat.
Marty Natalegawa menambahkan, "Jadi kita tahu ada masalah yang harus diatasi tetapi saya yakin ini adalah bagian dari upaya demokratisasi di Myanmar. Hal ini tidak dapat dilakukan secara terpisah, jadi kita harus menekankan kepada pemerintah Myanmar, bahwa untuk dapat membentuk demokrasi, mereka harus mengatasi masalah ketegangan komunal dan konflik horizontal pada waktu yang bersamaan."
Ribuan warga Rohingya telah melarikan diri dengan kapal-kapal kayu melalui perjalanan berbahaya, sebagian diantaranya tewas di laut, untuk mencari suaka di luar negeri.