Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan demokrasi mendapat apresiasi dari berbagai negara. Indonesia juga dinilai layak menjadi contoh negara yang berhasil keluar dari sistem kediktatoran.
NUSA DUA, BALI —
Indonesia dinilai sebagai contoh negara yang mampu mengembangkan demokrasi dengan baik. Padahal sebelum tahun 1998 Indonesia berada dalam penguasaan rezim militer. Penilaian tersebut disampaikan Anggota Kongres Amerika Serikat Jim McDermott dalam keteranganya kepada wartawan di sela-sela Pertemuan V Bali Democracy Forum (BDF) atau Forum Demokrasi Bali di Nusa Dua, Bali, Jumat siang.
Jim McDermott mengungkapkan demokrasi pada dasarnya bukan sekadar masalah pemilihan presiden yang bebas dan jujur, tetapi juga perpindahan kekuasaan kepada rakyat. Dalam implementasinya melalui demokrasi pemerintah Indonesia mampu memberikan peran yang lebih luas kepada masyarakat. Sebagai contoh kongkrit adalah kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan pemerintah Indonesia.
“Proses desentralisasi berhasil di Indonesia, bagaimana kekuasaan dari Jakarta disebar ke daerah kabupaten dan provinsi dan disinilah jadi contoh bagaimana kekuasaan itu diberikan kepada rakyat,” papar Jim McDermott.
Jim McDermott menambahkan keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan demokrasi menunjukkan kemampuan dari pemerintah dan rakyat Indonesia dalam mengimplementasikan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi tersebut yang menyebabkan parlemen Amerika tertarik untuk menjalin kerjasama dengan parlemen Indonesia.
Ia menambahkan, “Saya meyakini penting adanya hubungan diantara cabang-cabang legislatif antara Amerika dan Indonesia, dan berbagai negara, dan sebagaimana Anda ketahui legislatif ini adalah salah satu yang terdepan di Amerika karena merupakan bagian dari struktur pemerintahan Amerika.”
Sementara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menyatakan implementasi demokrasi di Indonesia harus terus dikembangkan. Mengingat keterserapan perempuan dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia masih tergolong rendah yakni baru 18 persen. Padahal perempuan telah mendapatkan porsi 30 persen untuk duduk di kursi DPR.
“Ini antara lain bukan karena kelemahan dari perempuan itu sendiri tetapi juga mungkin kesempatan yang diberikan kepada perempuannya sangat sedikit di bidang politik melalui partai-partai, jadi memang ini harus ada kemauan dari partai politik untuk bisa melakukan rekrutment dan kaderisasi,” ungkap Linda Gumelar.
Menurut Linda Gumelar, sudah saatnya Indonesia mengikuti langkah negara maju yang memberikan ksempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik.
Jim McDermott mengungkapkan demokrasi pada dasarnya bukan sekadar masalah pemilihan presiden yang bebas dan jujur, tetapi juga perpindahan kekuasaan kepada rakyat. Dalam implementasinya melalui demokrasi pemerintah Indonesia mampu memberikan peran yang lebih luas kepada masyarakat. Sebagai contoh kongkrit adalah kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan pemerintah Indonesia.
“Proses desentralisasi berhasil di Indonesia, bagaimana kekuasaan dari Jakarta disebar ke daerah kabupaten dan provinsi dan disinilah jadi contoh bagaimana kekuasaan itu diberikan kepada rakyat,” papar Jim McDermott.
Jim McDermott menambahkan keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan demokrasi menunjukkan kemampuan dari pemerintah dan rakyat Indonesia dalam mengimplementasikan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi tersebut yang menyebabkan parlemen Amerika tertarik untuk menjalin kerjasama dengan parlemen Indonesia.
Ia menambahkan, “Saya meyakini penting adanya hubungan diantara cabang-cabang legislatif antara Amerika dan Indonesia, dan berbagai negara, dan sebagaimana Anda ketahui legislatif ini adalah salah satu yang terdepan di Amerika karena merupakan bagian dari struktur pemerintahan Amerika.”
Sementara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menyatakan implementasi demokrasi di Indonesia harus terus dikembangkan. Mengingat keterserapan perempuan dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia masih tergolong rendah yakni baru 18 persen. Padahal perempuan telah mendapatkan porsi 30 persen untuk duduk di kursi DPR.
“Ini antara lain bukan karena kelemahan dari perempuan itu sendiri tetapi juga mungkin kesempatan yang diberikan kepada perempuannya sangat sedikit di bidang politik melalui partai-partai, jadi memang ini harus ada kemauan dari partai politik untuk bisa melakukan rekrutment dan kaderisasi,” ungkap Linda Gumelar.
Menurut Linda Gumelar, sudah saatnya Indonesia mengikuti langkah negara maju yang memberikan ksempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik.