Pemerintah Indonesia akan mengkaji ulang kerjasama dengan Australia menyusul dugaan aksi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia.
JAKARTA —
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan pemerintah Indonesia akan mengkaji ulang kerjasama dengan Australia menyusul dugaan aksi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia.
Menurutnya sikap Australia tidak menunjukan sikap bersahabat dengan Indonesia. Aksi penyadapan itu lanjutnya juga telah mencederai kepercayaan Indonesia pada Australia. Julian menyatakan pemerintah Indonesia akan meninjau kerjasama pertukaran informasi,pemberantasan penyelundupan manusia dan terorisme.
Pemerintah lanjutnya sangat tidak menerima aksi penyadapan yang dilakukan negara sahabat di Kedutaan mereka di Jakarta karena sebagai negara yang berdaulat, Indonesia punya kerangka kerja resmi untuk hal itu.
Selain Australia, Amerika Serikat juga dikabarkan telah melakukan penyadapan terhadap Indonesia.
Hingga saat ini pemerintah Australia dan Amerika tambah Julian belum berani jujur tentang penyadapan ini meskipun perwakilan mereka sudah dipanggil Kementerian Luar Negeri Indonesia beberapa waktu lalu.
Julian Aldrin Pasha menjelaskan, "Mereka (pemerintah Australia) belum menyampaikan secara persis yah apakah mereka melakukan hal itu atau tidak, jadi kita tidak bisa memastikan pula apakah mereka menolak atau mengakui hal tersebut."
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah tidak bisa bersikap lunak terkait laporan penyadapan, mengingat aksi penyadapan merupakan pelanggaran serius atas etika hubungan internasional dan norma hukum internasional.
Pemerintah Indonesia kata Hikmahanto harus melakukan langkah yang konkrit terhadap negara yang telah melakukan penyadapan terhadap Indonesia.
"Kalau Indonesia biasa-biasa saja ini akan menjadi masalah, mengapa Indonesia sebagai suatu negara yang strategis ternyata responnya cuma seperti pak Marty lakukan protes keras di awal menuntut penjelasan setelah penjelasan tidak ada lagi tindakan," papar Hikmahanto.
Sekelompok peretas asal Indonesia yang menamakan dirinya 'Anonymous Indonesia' meretas ratusan situs di Australia akibat aksi penyadapan yang dilakukan negara Kanguru tersebut.
Menurut Jonathan, salah satu anggota dari 'Anonymous Indonesia', aksi ini dilakukan sebagai aksi balasan atas tindakan Australia yang dikabarkan melakukan penyadapan terhadap Indonesia .
"Ini wujud dari aksi kepedulian terhadap Indonesia.Kalau ada serangan balik kita mungkin akan berusaha semaksimal mungkin memelihara Indonesia yang berdaulat," kata Jonathan.
Situs-situs yang berhasil di bajak mengalami peruabahan tampilan. Di halaman awal para peretas ini menyampaikan pesan supaya pemerintah Australia menghentikan aktivitas penyadapan ilegal terhadap Indonesia.
Sementara itu Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot Dewa Broto mengatakan pihaknya siap membuktikan dugaan penyadapan ini.
Menurutnya sikap Australia tidak menunjukan sikap bersahabat dengan Indonesia. Aksi penyadapan itu lanjutnya juga telah mencederai kepercayaan Indonesia pada Australia. Julian menyatakan pemerintah Indonesia akan meninjau kerjasama pertukaran informasi,pemberantasan penyelundupan manusia dan terorisme.
Pemerintah lanjutnya sangat tidak menerima aksi penyadapan yang dilakukan negara sahabat di Kedutaan mereka di Jakarta karena sebagai negara yang berdaulat, Indonesia punya kerangka kerja resmi untuk hal itu.
Selain Australia, Amerika Serikat juga dikabarkan telah melakukan penyadapan terhadap Indonesia.
Hingga saat ini pemerintah Australia dan Amerika tambah Julian belum berani jujur tentang penyadapan ini meskipun perwakilan mereka sudah dipanggil Kementerian Luar Negeri Indonesia beberapa waktu lalu.
Julian Aldrin Pasha menjelaskan, "Mereka (pemerintah Australia) belum menyampaikan secara persis yah apakah mereka melakukan hal itu atau tidak, jadi kita tidak bisa memastikan pula apakah mereka menolak atau mengakui hal tersebut."
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah tidak bisa bersikap lunak terkait laporan penyadapan, mengingat aksi penyadapan merupakan pelanggaran serius atas etika hubungan internasional dan norma hukum internasional.
Pemerintah Indonesia kata Hikmahanto harus melakukan langkah yang konkrit terhadap negara yang telah melakukan penyadapan terhadap Indonesia.
"Kalau Indonesia biasa-biasa saja ini akan menjadi masalah, mengapa Indonesia sebagai suatu negara yang strategis ternyata responnya cuma seperti pak Marty lakukan protes keras di awal menuntut penjelasan setelah penjelasan tidak ada lagi tindakan," papar Hikmahanto.
Sekelompok peretas asal Indonesia yang menamakan dirinya 'Anonymous Indonesia' meretas ratusan situs di Australia akibat aksi penyadapan yang dilakukan negara Kanguru tersebut.
Menurut Jonathan, salah satu anggota dari 'Anonymous Indonesia', aksi ini dilakukan sebagai aksi balasan atas tindakan Australia yang dikabarkan melakukan penyadapan terhadap Indonesia .
"Ini wujud dari aksi kepedulian terhadap Indonesia.Kalau ada serangan balik kita mungkin akan berusaha semaksimal mungkin memelihara Indonesia yang berdaulat," kata Jonathan.
Situs-situs yang berhasil di bajak mengalami peruabahan tampilan. Di halaman awal para peretas ini menyampaikan pesan supaya pemerintah Australia menghentikan aktivitas penyadapan ilegal terhadap Indonesia.
Sementara itu Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot Dewa Broto mengatakan pihaknya siap membuktikan dugaan penyadapan ini.