Dunia

Iran: AS Tak Punya Hak Tuntut Pemulihan Sanksi PBB

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, berbicara dalam konferensi pers dengan mitranya dari Irak, Fouad Hussein saat berkunjung ke Baghdad, Irak, Minggu, 19 Juli 2020. (Foto: AP / Hadi Mizban)

Dalam sebuah surat ke Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan, AS tidak memiliki hak untuk menuntut pemulihan sanksi-sanksi PBB terhadap Iran.

Di situs Kementerian Luar Negeri Iran, Jumat (21/8), Zarif mengatakan AS kehilangan hak itu pada 2018 setelah mundur dari kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara besar dunia. Ia juga mengatakan, penarikan mundur sepihak Amerika itu melanggar resolusi PBB yang menuntut para penandatangan untuk tidak melakukan tindakan yang merusak kesepakatan tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Kamis (20/8), secara resmi menginformasikan ke PBB bahwa AS menuntut pemulihan semua sanksi PBB terhadap Iran, namun baik para sekutu maupun para oponen AS menyatakan tindakan AS itu ilegal dan dipastikan tidak akan terpenuhi.

Pompeo bersikeras mengatakan, AS memiliki hak legal untuk menuntut pemulihan sanksi-sanksi PBB meskipun Presiden Donald Trump memutuskan bahwa AS mundur dari kesepakatan antara Iran dan enam negara besar dunia yang dicapai pada 2015 dan didukung Dewan Keamanan itu.

BACA JUGA: Trump akan Berusaha Hidupkan Lagi Sanksi PBB Terhadap Iran

Ia mengatakan, sanksi-sanksi PBB akan memungkinkan embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir 18 Oktober terus berlanjut. Sanksi-sanksi itu juga akan mencegah Iran melangsungkan uji misil balistik dan pengayaan uranium yang memungkinkannya mengembangkan senjata nuklir – sesuatu yang dibantah keras oleh Teheran.

Pemerintahan Trump ingin memberlakukan kembali sanksi-sanksi internasional yang telah dilonggarkan sesuai kesepakatan nuklir itu. Negara-negara lain penandatangan kesepakatan tersebut menyatakan, AS tidak memiliki hak mengajukan tuntutan itu karena telah mundur dari kesepakatan tersebut. Berdasarkan kesepakatan nuklir itu, Teheran menerima pelonggaran sanksi karena menghentikan program nuklirnya. Pemulihan sanksi hanya bisa dilakukan bila Teheran terbukti melanggar kesepakatan tersebut.

Zarif mengatakan, Dewan Keamanan harus menghentikan tindakan sepihak AS yang menyalahgunakan resolusi dewan itu. Ia juga mengatakan rakyat Iran berharap dewan tersebut memaksa AS bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya terhadap Iran. [ab/uh]