Iran, Suriah dan Korea Utara menghambat pemberlakuan perjanjian PBB yang mengatur perdagangan senjata sedunia yang bernilai $ 70 miliar.
Dukungan suara bulat diperlukan untuk meluluskan perjanjian PBB yang mengatur perdagangan senjata sedunia yang diadakan di markas besar PBB hari Kamis (28/3). Tetapi satu koalisi negara-negara mengatakan mereka akan segera mengajukan rancangan itu ke Majelis Umum PBB, dimana rancangan tersebut diperkirakan akan lolos.
Perjanjian itu hendak menetapkan standar internasional untuk mengimpor, ekspor, dan mengalihkan senjata konvensional. Perjanjian itu semula juga akan memperkuat langkah untuk memastikan bahwa senjata tidak digunakan dalam pelanggaran hak azasi manusia dan terorisme.
Iran, Suriah dan Korea Utara memandang naskah rancangan itu tidak berimbang, bermotif politik dan tidak memadai bagi kebutuhan negara-negara mereka.
Amerika Serikat, eksportir senjata terbesar di dunia, sebelumnya menentang bagian-bagian tertentu perjanjian itu. Tetapi, hari Selasa para diplomat Amerika mengatakan rancangan itu adil dan bahwa Washington berharap rancangan itu segera disepakati.
Kantor Sekjen PBB Ban Ki-moon juga mengatakan pihaknya yakin perjanjian itu akan segera disetujui. Para diplomat mengatakan pemungutan suara kemungkinan akan diadakan di Majelis Umum secepatnya hari Selasa mendatang.
Perjanjian itu hendak menetapkan standar internasional untuk mengimpor, ekspor, dan mengalihkan senjata konvensional. Perjanjian itu semula juga akan memperkuat langkah untuk memastikan bahwa senjata tidak digunakan dalam pelanggaran hak azasi manusia dan terorisme.
Iran, Suriah dan Korea Utara memandang naskah rancangan itu tidak berimbang, bermotif politik dan tidak memadai bagi kebutuhan negara-negara mereka.
Amerika Serikat, eksportir senjata terbesar di dunia, sebelumnya menentang bagian-bagian tertentu perjanjian itu. Tetapi, hari Selasa para diplomat Amerika mengatakan rancangan itu adil dan bahwa Washington berharap rancangan itu segera disepakati.
Kantor Sekjen PBB Ban Ki-moon juga mengatakan pihaknya yakin perjanjian itu akan segera disetujui. Para diplomat mengatakan pemungutan suara kemungkinan akan diadakan di Majelis Umum secepatnya hari Selasa mendatang.