Jaksa Agung Amerika William Barr, Selasa (9/4) akan hadir di hadapan subkomite anggaran di DPR, di mana ia diperkirakan akan menghadapi sejumlah pertanyaan terkait laporan jaksa penyidik khusus Robert Mueller mengenai investigasi atas campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika tahun 2016.
Membahas laporan Mueller bukanlah tujuan utama pertemuan tersebut. Dalam suatu pernyataan yang telah disiapkan dan dirilis menjelang pertemuan tersebut, Barr tidak menyebut-nyebut tentang laporan Mueller.
Topik terkait kehadirannya di DPR itu adalah rencana anggaran pemerintahan Trump bagi Departemen Kehakiman untuk tahun fiskal baru yang dimulai pada bulan Oktober.
Barr menyoroti upaya-upaya Departemen Kehakiman untuk melindungi pemilu mendatang dari campur tangan asing, dengan mengatakan mengamankan pemilu merupakan isu kunci bagi departemen tersebut.
“Saya percaya negara kita harus merespons apapun campur tangan asing dengan langkah-langkah terkeras, dan kita harus bekerja sama dengan mitra-mitra di tingkat negara bagian untuk memastikan infrastruktur pemilu kita betul-betul terlindungi,” sebut pernyataan Barr.
Prakarsa keamanan nasional lainnya dalam pengajuan anggaran 2020 itu mencakup upaya-upaya kontraterorisme dan memerangi serangan siber. Pernyataan Barr menyebut 16 juta dolar untuk program pemeriksaan bagi mereka yang ingin memasuki atau tinggal di Amerika Serikat, sesuatu yang ia katakan akan membantu pemerintah “mengidentifikasi teroris, penjahat dan pelaku perbuatan keji lainnya.”
Penegakan imigrasi merupakan bagian utama dari rencana anggaran Departemen Kehakiman.
“Sebagaimana telah saya nyatakan sebelumnya, untuk memastikan sistem imigrasi kita bekerja dengan baik, kita harus mengamankan perbatasan kita, dan kita harus memastikan bahwa undang-undang kita memungkinkan kita untuk memproses, menahan, dan menyingkirkan mereka yang melanggar hukum imigrasi,” kata Barr.
Anggaran itu mencakup 72 juta dolar untuk menambah keamanan perbatasan aktivitas penegakan hukum. Jika Kongres menyetujuinya, akan ada 100 hakim imigrasi baru, yang menurut Jaksa Agung diperlukan untuk mengatasi tumpukan sekitar 820 ribu kasus yang masih tertunda di berbagai penjuru Amerika.
Bagian penting akhir dari pernyataan Barr adalah dana tambahan untuk mengatasi epidemi opioid. Ia mengatakan jumlah kematian akibat overdosis terlalu tinggi, dan situasi ini bukan hanya mencerminkan krisis kesehatan masyarakat tetapi juga kebutuhan untuk mengatasi perdagangan obat-obat terlarang. [uh]