Komite DPR AS telah memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah paksa kepada Jaksa Agung William Barr dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross guna memperoleh dokumen terkait keputusan pemerintahan Trump untuk menambahkan pertanyaan kewarganegaraan pada sensus Amerika tahun 2020.
Justin Amash dari Michigan, anggota Partai Republik bergabung dengan 22 anggota Partai Demokrat menyetujui mosi itu dengan suara 23-14.
"Komite hanya berusaha menentukan alasan sebenarnya Menteri Ross menambahkan pertanyaan kewarganegaraan," kata Elijah Cummings dari Maryland, ketua Komite Pengawasan dan Reformasi DPR. "Pemerintahan Trump menghalanginya."
Ross tahun lalu mengatakan membuat keputusan berdasarkan permintaan dari Departemen Kehakiman untuk menegakkan Undang-Undang Hak Pilih lebih baik lagi. Tetapi sejumlah negara bagian dan kelompok-kelompok HAM menentang langkah ini, dengan alasan akan membuat para imigran enggan berpartisipasi sehingga penghitungan jumlah orang yang tinggal di bagian-bagian tertentu negara itu menjadi di bawah jumlah sebenarnya.
Sensus ini dimaksudkan untuk melibatkan setiap orang di Amerika pada saat itu, tanpa memandang status kewarganegaraan atau imigrasi mereka. Penghitungan yang akurat penting, dimana hasilnya digunakan untuk sejumlah tujuan seperti menentukan berapa banyak jatah perwakilan kongres untuk masing-masing negara bagian, berapa ratus miliar dolar pengeluaran federal dialokasikan dan bagaimana yurisdiksi setempat membuat keputusan, seperti dimana harus membangun jalan atau sekolah baru.
Komite Pengawas DPR sedang membahas resolusi Ketua Elijah Cummings, seorang Demokrat Maryland, untuk meminta secara paksa dokumen dan komunikasi Barr dan Ross mengenai permintaan untuk menambahkan pertanyaan kewarganegaraan dari periode waktu yang mencakup sekitar tahun pertama Presiden Donald Trump menjabat. [my]
