Pertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal-II anjlok hingga minus 5,32 persen. Presiden Joko Widodo melihat sektor pariwisata dan penerbangan merupakan sektor yang terkoreksi paling dalam.
Menurutnya, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke tanah air pada triwulan kedua hanya mencapai 482.000 saja, anjlok 87 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Jokowi mengatakan momentum ini seharusnya bisa dijadikan ajang perbaikan dan transformasi, termasuk merealisasikan opsi membentuk holding dan super holding pada kedua sektor ini.
Holding BUMN pada dasarnya adalah BUMN yang berfungsi sebagai perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang sama. Perusahaan induk ini memiliki saham di perusahaan-perusahaan yang menjadi anaknya, dan bertanggung jawab meningkatkan kinerja mereka sehingga memiliki nilai pasar. Super holding merupakan gabungan dari holding-holding BUMN itu.
“Juga kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan. Sehingga next pandemic, fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh dan semakin baik dan bisa berlari lebih cepat lagi ,” ungkap Jokowi dalam Rapat Terbatas, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8).
Jumlah Bandara di Indonesia Terlalu Banyak
Dalam kesempatan ini Jokowi juga menyinggung jumlah bandara yang terlalu banyak, dan juga tidak merata. Saat ini, Indonesia memiliki 30 bandara internasional, namun lalu lintas penerbangan hanya terpusat di empat bandara internasional saja.
“Apakah diperlukan sebanyak ini? Negara-negara lain saya kira nggak melakukan ini. Coba dilihat dan sembilan persen lalu lintas terpusat hanya di empat bandara artinya kuncinya ada di empat bandara ini di Soekarno-Hatta di Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur dan Kualanamu di Sumatera Utara,” jelasnya.
Jokowi mengatakan ke depan pihak terkait harus menentukan bandara internasional mana saja yang berpotensi menjadi internasional hub, yang sesuai dengan fungsi, posisi geografis dan karakteristik wilayahnya.
“Ada delapan bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan superhub. Kembali lagi Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin, Sam Ratulangi dan Juanda di Surabaya,” imbuhnya.
Harus Ada Lompatan Besar di Sektor Pariwisata dan Penerbangan
Agar bisa bertahan, baik sektor pariwisata maupun penerbangan harus melakukan perbaikan besar-besaran. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut ekosistem pariwisata dan penerbangan harus didesain dengan manajemen yang lebih terintergrasi. Ia mengatakan, perlu adanya konsolidasi dari hulu sampai ke hilir.
Para turis melewati thermal scanner atau pemindai suhu tubuh di bandara internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali (foto: dok).
“Mulai dari airline management, bandaranya, manajemen layanan penerbangannya yang tersambung tentu saja dengan manajemen destinasi tersambung dengan manajemen hotel dan perjalanan dan bahkan sampai kepada manajemen dari produk-produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki,” jelasnya.
Holding BUMN Pariwisata dan Penerbangan Dinilai Tidak Tepat
Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan wacana Jokowi untuk menggabungkan BUMN pariwisata dan penerbangan kurang tepat. Pasalnya, kepada VOA Alvin mengatakan kedua sektor tersebut mempunyai ekosistem dan stakeholder yang berbeda-beda.
“Jadi terlalu sempit kalau hanya melihat aspek pariwisata dengan penerbangan. Dan pariwisata ini tidak hanya penerbangan. Pariwisata ini kan juga banyak, termasuk juga aspek budaya, tradisi, aspek pelestarian alam. Ini kan saya melihat terlalu simplistic kalau menggabungkan antara pariwisata dan penerbangan. Termasuk penerbangan ini kan ada kargo dan sebagainya, yang juga selalu berurusan dengan pariwisata. Dan pariwisata juga tidak hanya penerbangan,” ujar Alvin.
Menurutnya jika ingin menggabungkan kedua sektor tersebut Jokowi haruslah mengkaji opsi itu secara komprehensif. Upaya perbaikan kedua sektor ini, kata Alvin, tidak selalu dengan menggabungkan BUMN.
Your browser doesn’t support HTML5
Jokowi Buka Opsi Gabungkan BUMN Pariwisata dan Penerbangan
“Karena BUMN itu kan ada visi, misi, politik dan misi bisnis. Kalau BUMN wisata dicampur dengan penerbangan apa iya cocok? Kemudian misalnya Garuda punya anak perusahaan yang berkaitan dengan pariwisata, ya baik-baik saja, kemudian pariwisata berkembang ada travel agensi ya baik-baik saja, tapi kalau misalnya digabungkan, itu perlu kajian bisnis yang lebih komprehensif lagi,” jelasnya.
Pemerintah Harus Realistis
Lebih jauh, Alvin menilai bahwa pemerintah harus lebih realistis dalam keadaan yang sulit ini. Menurutnya, sektor pariwisata dan penerbangan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bangkit. Jadi, untuk bisa menggenjot perekonomian tanah air, pemerintah tidak bisa mengandalkan kedua sektor ini dalam kurun waktu yang cukup lama.
Pesawat Boeing 737 Max 8 milik maskapai Garuda Indonesia di Garuda Maintenance Facility AeroAsia, bandara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, 13 Maret 2019. (Foto: dok).
Pemerintah, kata Alvin bisa memaksimalkan sektor lain yang tidak terlalu berdampak terhadap pandemi untuk bisa menggerakan perekonomian Tanah Air seperti sektor pelayanan kesehatan dan sektor kebutuhan pangan.
“Apakah realistis dalam kondisi seperti ini, berharap ada pariwisata domestik, ketika sebagian besar masyarakat kita ini masih berperang terhadap Covid-19, menahan diri tidak keluar rumah, bahkan untuk naik pesawat masih khawatir. Fokusnya adalah pada pemulihan daya beli, mereka yang dirumahkan, atau yang mengalami penurunan penghasilan," jelasnya.
"Sekarang ini fokusnya adalah memulihkan kondisi ekonomi keluarganya dulu. Mood atau suasana kebatinan masyarakat kita ini belum memikirkan pariwisata. Dan kalau kita memang mau menggalakkan wisata kita harus mampu mengatasi kekhawatiran masyarakat tentang kesehatannya bagaimana,” imbuhnya. [gi/ab]