Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengumumkan postur kabinet pemerintahannya di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta hari Senin (15/9). Jokowi memastikan ada 34 kementerian yang mengisi kabinetnya.
Kabinet Jokowi-JK akan diisi oleh 18 orang dari profesional dan 16 orang partai politik. Untuk jumlah menteri koordinator (Menko), Jokowi juga tak mengubahnya yaitu tiga kementerian.
Jokowi menegaskan banyaknya porsi untuk profesional karena ingin membentuk kabinet yang kuat. Walaupun berasal dari partai, Jokowi tetap ingin sosok yang profesional. Jokowi memastikan setidaknya Menteri Keuangan, Energi, BUMN dan Pertanian akan diisi oleh orang profesional non partai politik.
Posisi wakil menteri di sejumlah kementerian banyak yang ditiadakan oleh Jokowi. Hingga saat ini Mantan Walikota Solo itu baru hanya akan mempertahankan posisi Wakil Menteri di Kementerian Luar Negeri.
Pertimbangan menggunakan 34 kementerian di pemerintahannya lanjut Jokowi dikarenakan luasnya wilayah Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang banyak juga menjadi bahan pertimbangannya.
Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa menteri yang akan mengisi kabinetnya tak boleh merangkap jabatan di partai politik. Setelah terpilih menjadi menteri, mereka harus melepaskan jabatannya di partai.
"Telah kita putuskan jumlah kementeriannya ada 34. Yang paling penting kita ingin membangun sebuah kabinet yang kuat, yang siap untuk bekerja , yang siap untuk melaksanakan program-program, arahnya ke sana," tegas Jokowi.
Jumlah kementerian di pemerintahan Jokowi ini sama dengan jumlah kementerian di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto mengatakan, Jokowi-JK tak mengumumkan nama-nama Menterinya saat ini karena akan mendiskusikan ke-34 kementerian itu dengan berbagai pihak.
Peneliti Indonesia Budget center Roy Salam mengatakan apabila postur kabinet Jokowi sama seperti pemerintahan SBY, 34 kementerian, tentu tidak akan merubah secara signifikan tentang postur alokasinya.
Jika Jokowi mau melakukan penghematan maka kata Roy, Jokowi harus benar-benar melihat pos-pos alokasi yang dinilai besar menggunakan anggaran. Dia menyatakan selama ini cukup banyak anggaran-anggaran di kementerian yang masih bisa diefisienkan.
"Dari APBN kita sebenarnya dari total anggaran untuk belanja pemerintah pusat itu 45-50 persen anggaran untuk kementerian, itu terkait dengan gaji dan operasional. Dan tentu dari total anggaran tersebut bisa dilihat mana-mana yang bisa diefisienkan tentu antara lain belanja yang bersifat konsumtif seperti rapat-rapat, perjalanan dinas , uang makan, uang pakaian dan pemeliharaan dan lain sebagainya," papar Roy Salam.
Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego mengatakan yang terpenting, presiden terpilih Jokowi harus mencegah adanya tugas yang tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.
"Jumlah kementerian tidak dikurangi berarti ada kesempatan untuk melakukan upaya-upaya konstruktif mengenai kementerian itu, fungsinya yang selama ini dikritik, boros dan segala macam. Nah menurut saya bagaimana memberikan tugas yang jelas antara satu kementerian dengan kementerian lain," demikian menurut Indria Samego.