Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen - 5,5 persen pada tahun 2022 meski masih dibayangi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang dipatok tahun ini, sebesar 5 persen.
“Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen,” ungkap Jokowi dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).
Presiden Jokowi mengenakan pakaian Adat Baduy dari Banten, Jawa Barat dalam Pidato Kenegaraan tahun 2021. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
Jokowi juga mengatakan, inflasi akan tetap dijaga pada level 3 persen. Hal tersebut mengambarkan akan adanya kenaikan dari sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat.
Selain itu, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp14.350 per dolar AS, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen. Hal tersebut, kata Presiden, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global.
“Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada $63 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari,” tuturnya.
Jokowi menjelaskan, selain pandemi COVID-19, dunia juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Oleh karena itu, APBN 2022 harus dirancang antisipatif, responsif dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian, tetapi tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.
Jokowi dalam pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/8) menargetkan pertumbuhan ekonomi 2022 di kisaran 5%-5,5% (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
APBN, ujar Jokowi, berperan sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.
“Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen year on year (YOY).
Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah pun mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial-ekonomi, ujarnya akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.
BACA JUGA: Indonesia Sudah Keluar Dari Jebakan Resesi EkonomiDefisit 4,85 Persen
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memutuskan defisit anggaran 2022 sebesar 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp868 triliun. Menurutnya, rencana defiisit tersebut merupakan sebuah langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi, yakni 3 persen terhadap PDB.
Presiden bersama Wapres Ma’ruf Amin beserta Ketua MPR dan DPR RI menghadiri pidato kenegaraan dan nota keuangan di Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (16/8). (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
“Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali,” jelasnya.
Jokowi memaparkan belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan mencapai Rp2.708,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.
Anggaran kesehatan, kata Jokowi, direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif,” tuturnya.
BACA JUGA: Sri Mulyani: Kita Sudah Pelajari Fenomena Jebakan Negara Kelas MenengahPemerintah pun, lanjutnya, akan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial senilai Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan yang diharapkan dalam jangka panjang akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Meski masih dalam masa pandemi, pembangunan SDM, ujar Jokowi masih menjadi agenda prioritas pemerintah.
Seorang pekerja berjalan di atas tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 22 Januari 2021. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Lebih lanjut, pemerintah pun menganggarkan Rp384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk: mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.
“Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46,” tegasnya.
Sejumlah tentara Indonesia yang dikerahkan untuk mengamankan malam Idulfitri di Timika, Papua, 12 Mei 2021. (Foto: Sevianto Pakiding/AFP)
Dana Otsus Papua
Presiden mengatakan, pihaknya juga melakukan penajaman dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Menurutnya, lahirnya UU Nomor 2 tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih baik.
“Perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola Dana Otsus. Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” pungkasnya.
Tidak Realistis
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Foto: VOA)
Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan ini optimis tetapi tidak realistis. Hal ini katanya disebabkan pemerintah mematok target penerimaan pajak yang naik 22,5 persen dari tahun 2021. Menurutnya, hal itu bisa mereduksi pendapatan masyarakat sehingga pada akhirnya tingkat barang yang dikonsumsi pun akan berkurang.
Bhima melihat asumsi makro ekonomi di dalam RAPBN 2022 tersebut belum memasukkan faktor eksternal yang cukup krusial, yakni perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat dan kondisi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, seperti di Afganistan pada saat ini yang harus diantisipasi.
“Karena tekanan eksternal berkaca kepada dari 2013 itu cukup menganggu stabilitas kurs, dan kondisi terakhir di Timur Tengah, itu sepertinya belum menjadi perhatian di pidato kenegaraan. Afganistan bisa ke mana-mana, bisa ke stabilitas wilayah, bisa ke harga minyak dunia, dan ini yang bisa memicu terjadinya perubahan,” ujarnya kepada VOA.
BACA JUGA: Taliban Rebut Kekuasaan, Presiden Ashraf Ghani Tinggalkan AfghanistanDi sisi lain, Bhima melihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II 2021 yang tumbuh 7,07 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebagai pemulihan ekonomi semu.
Ia melihat tingginya pertumbuhan ekonomi ini diakibatkan adanya low base effect, karena rendahnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II tahun lalu yang minus 5 persen. Selain itu kualitas pertumbuhan ekonominya pun rendah karena yang naik hanya sektor tertentu seperti transportasi, infokom, dan perhotelan.
Ia pun memprediksi ekonomi Tanah Air pada tahun depan bisa berada di kisaran 3 persen-4 persen. Bhima pun berpesan kepada pemerintah untuk dapat menangani pandemi dengan cepat agar dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif.
Selain itu, katanya, dibutuhkan reformasi struktural, seperti mendorong kinerja ekspor yang memiliki nilai tambah, dan bukan hanya terjebak pada ekspor komoditas yang harganya fluktuatif. Pemerintah pun, menurut Bhima, perlu mendorong investasi di luar Jawa di sektor padat karya, dan investasi yang mengutamakan bahan baku lokal. [gi/ah]