Dua puluh lima tahun setelah masyarakat dunia menyatakan kebebasan informasi adalah HAM yang pokok, wartawan-wartawan masih terus terancam dengan peraturan-peraturan sensor, pelecehan, hukuman penjara, dan bahkan pembunuhan.
Dalam laporan tahunan tentang kebebasan media di seluruh dunia, kelompok pengawas HAM Freedom House mengatakan kebebasan pers telah jatuh ke titik terendah dalam 12 tahun belakangan, dengan menyebut kekuatan-kekuatan politik, kriminal dan teroris sebagai penyebab penurunan ini.
Termasuk di antara negara-negara yang dipilih dalam laporan Freedom House adalah Mesir, yang telah diidentifikasi sebagai salah satu dari sembilan negara yang mengalami penurunan terbesar dalam kebebasan pers hanya dalam satu tahun. Wartawan Mesir Khaled Dawoud mengatakan pemerintahan Presiden Abdel Fattah el-Sissi berkeyakinan bahwa pers harus berperan sedikit di atas mesin propaganda.
"Aturan di Mesir menentukan peliputan yang obyektif dan kredibel dari peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung di negara ini. Dan pada kenyataannya terbukti sendiri. Bukan media, bukan wartawan yang menciptakan realitas. Ini praktik yang salah dari pemerintah, pilihan salah oleh pemerintah yang jelas-jelas menyebabkan terjadinya protes. Bukan karena media. Jadi meskipun berbagai pesan propaganda disampaikan melalui media-media, ini bukanlah cara mengatasi isu ekonomi Mesir, atau masalah politik," kata Khaled Dawoud.
Wakil menteri Amerika untuk Demokrasi, HAM dan Tenaga Kerja, Tom Malinowksi, mengatakan kepada VOA bahwa lebih dari 70 wartawan tewas di seluruh dunia tahun lalu, sementara hampir 200 lainnya dipenjara.
"Di tempat-tempat di mana kebebasan pers ditolak kita akan melihat lebih banyak konflik dan perang. Kita akan melihat banyak korupsi. Kita akan melihat peluang lebih besar runtuhnya pemerintahan yang baik," kata Tom Malinowksi.
Departemen Luar Negeri Amerika memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia dengan memberi perhatian yang lebih besar kepada wartawan-wartawan yang diketahui telah mengalami penganiayaan akibat laporan -laporan mereka, dan yang situasinya belum membaik.
Kasus-kasus mereka kini dipasang dalam situs Human Rights.gov, dan pesan-pesan twitter diunggah dengan tanda pagar "#FreeThePress" atau Bebaskan Pers. [zb/al]