Kementerian PAN RB Bantah Terlibat KKN

Hal ini terkait beredarnya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri, yang meminta Konsulat Jenderal RI di Sydney memberikan akomodasi dan kemudahan lain kepada kolega menteri.

Sekretaris PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, membenarkan telah menandatangani dan mengirim surat dari kementeriannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, meminta bantuan akomodasi dan transportasi kepada Wahyu Dewanto Suripman, anggota DPRD DKI Jakarta dan juga teman Menteri PANRB. Dwi Wahyu Atmaji menegaskan pembuatan surat itu bukan atas perintah Menteri PANRB.

“Bukan hoax, tapi surat itu saya buat tanpa sepengetahuan pak Menteri PAN RB, dan pak Menpan sudah menegur saya, dan beliau confirmed bahwa beliau tidak memberikan arahan seperti itu kepada Sespri untuk menyampaikan pesan kepada saya,” papar Dwi Wahyu Atmaji.

Kementerian PAN RB Bantah Terlibat KKN

Dwi Wahyu Atmaji menceritakan, kronologis dibuatnya surat itu berawal dari permintaan sekretaris pribadi Menteri PANRB, Reza Pahlevi, kepada stafnya, untuk dibuatkan surat rekomendasi dan permohonan pemberian fasilitas kepada Kementerian Luar Negeri untuk kolega Menteri.

Dwi Wahyu Atmaji mengakui menandatangani surat itu, namun menyebut dirinya kurang cermat memeriksa kembali konsep isi surat yang dibuat bawahannya.

“Ya mungkin saya kurang cermat memeriksa konsep, itu langsung saya tanda tangani saja. Memang saya tanda tangan surat itu, saya nggak tahu bagaimana staf saya mengirimnya, kepada Sekjen Kemenlu, dan itu kan ada tembusannya,” tambahnya.

Ditemui di Gedung Negara Grahadi, Kamis (31/3) malam, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi membantah memerintahkan pembuatan surat itu.

Yuddy memastikan tidak mengetahui surat yang hingga kini menyebar ke media sosial.

“Saya tidak tahu menahu tentang surat tersebut, dan saya tidak pernah memerintahkan membuat surat tersebut,” ujar Yuddy.

Yuddy membenarkan mengenal Wahyu Dewanto Suripman sebagai teman, namun dia memastikan tidak pernah memberikan keistimewaan kepada siapa pun, sehingga mendapat fasilitas lebih di luar negeri.

“Ya kenal, kawan saya, betul. Kan dia anggota DPRD DKI Jakarta, kenal masa saya bilang gak kenal, ya kenal, tapi saya tidak pernah memerintahkan untuk membuat surat seperti itu, dan tidak pernah terpikir untuk memberikan fasilitas bantuan seperti itu, karena apa, karena untuk diri saya dan keluarga saya aja enggak, masa untuk orang lain,” ungkapnya.

Wahyu Dewanto Suripman yang akan pelesir ke Sydney, Australia bersama istri dan ketiga anaknya dengan memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan Yuddy Chrisnandi, adalah anggota DPRD DKI yang juga anggota Partai Hanura DKI Jakarta.

Tahun lalu DPD Partai Hanura DKI Jakarta sempat akan mengambil tindakan tegas terhadap Wahyu Dewanto, yang dituding menggelapkan uang sebesar 18 milyar rupiah.

Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji menegaskan mengkonfrontir sekretaris pribadi Menteri PANRB, Reza Pahlevi, yang meminta pembuatan surat itu. Kamis siang waktu Washington DC (31/3) VOA juga menerima surat pemberitahuan dari Kepala Biro Hukum, Komunikasi & Informasi Publik Kementerian PANRB yang menegaskan kembali pernyataan Yuddy Chrisnandi di Surabaya bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui keberadaan surat itu. [pr/em]

Surat dari Sekretaris Kementerian PANRB kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri yang beredar di berbagai media sosial (foto: dok).