Kemlu: 172 ABK Asal Indonesia di 20 Kapal Pesiar Terinfeksi Covid-19

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyampaikan hal itu dalam telekonferensi di Jakarta hari Rabu (6/5). "Di mana 87 dalam masa perawatan, 81 dinyatakan sudah sembuh, dan empat meninggal dunia," kata Judha.

Judha menambahkan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) telah mengeluarkan surat edaran di mana kapten kapal dan pemilik kapal wajib memiliki petugas kesehatan dan kemudian melaporkan kepada pemerintah setempat ketika ada kru atau penumpang kapalnya terjangkit virus corona.

Menurutnya, hingga 6 Mei 2020 tercatat ada 90 kapal pesiar yang mempekerjakan total 23.570 awak kapal dari Indonesia, di mana 12.990 orang sudah kembali ke Indonesia.

Judha juga menyampaikan ada sepuluh anggota Jamaah Tabligh dari Indonesia yang ditahan pihak kepolisian di Mumbai, India, dengan tuduhan melanggar pasal pidana. Permohonan bebas dengan uang jaminan telah ditolak. Dia mengatakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Mumbai bersama pengacara telah memberikan pendampingan hukum.

Ribuan penumpang masih berada di atas kapal pesiar 'Grand Princess' di Port of Oakland, Oakland, California, Senin 9 Maret 2020.

Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan tidak ada satu negara pun yang kebal dari virus corona, dan mengingat pandemi ini merupakan musuh bersama maka harus dihadapi bersama-sama oleh semua negara.

Indonesia Ikuti KTT Gerakan Non Blok Virtual

Dia menambahkan Indonesia terus berperan dalam berbagai forum internasional untuk membahas penanganan Covid-19. Pada 4 Mei lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok yang digelar secara virtual melalui konferensi video. pertemuan ini dihadiri oleh 28 kepala negara dan pemerintahan, satu wakil perdana menteri dan empat organisasi internasional.

Dalam KTT Gerakan Non-Blok tersebut, menurut Faizasyah, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pesan, yakni perlu adanya penguatan pesan solidaritas politik antar negara Gerakan Non-Blok untuk bersama-sama memfokuskan upaya dan waktu untuk melawan Covid-19.

Jumpa pers secara virtual Kementerian Luar Negeri, Rabu, 6 Mei 2020. (Foto: Humas Kementerian Luar Negeri)

Juga pentingnya kerja sama konkret, khususnya dalam aspek distribusi obat-obatan dan vaksin Covid-19 yang berkeadilan bagi negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya penguatan kemitraan global bagi negara berkembang termasuk keringanan utang, bantuan pembangunan dan kemanusiaan, serta pengalihan utang untuk Covid-19.

"Negara-negara GNB yang mayoritasnya adalah negara berkembang adalah negara yang paling merasakan dampak dari Covid-19. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok, melihat pandemi ini sebagai musuh bersama," ujar Faizasyah.

Kemlu: 172 ABK Asal Indonesia di 20 Kapal Pesiar Terinfeksi Covid-19

Menurut Faizasyah, Indonesia juga menyambut baik kesepakatan untuk membentuk Satuan Tugas GNB.

Hingga saat ini, lanjutnya, Indonesia telah menerima 101 dukungan internasional dari sembilan pemerintah, 82 non-pemerintah, dan sokongan dari 10 organisasi internasional. Bantuannya beragam namun sifatnya hibah dalam bentuk uang tunai dan barang. [fw/em]