Kepala HAM PBB Kecam Dekrit Pengganti UU Darurat Militer di Thailand

Kepala urusan HAM PBB mengecam para pemimpin militer Thailand karena menggantikan hukum darurat militer dengan dekrit yang lebih keras yang memberi junta militer di negara kerajaan itu kekuasaan baru yang lebih besar.

PM Prayuth Chan-ocha pekan ini meminta raja negara itu izin untuk mencabut UU darurat militer, yang diberlakukan setelah militer menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis pada Mei lalu.

UU darurat militer, yang digunakan militer untuk membungkam para pengritik dan saingan politik itu, akan digantikan oleh suatu bagian dari konstitusi sementara yang menurut banyak pihak akan mencabut pembatasan-pembatasan dalam kekuasaan militer .
Saya prihatin dengan keputusan untuk menggantikan UU darurat militer dengan sesuatu yang lebih keras, yang memberi kekuasaan tak terbatas kepada PM yang sekarang berkuasa tanpa pengawasan hukum sama sekali,” kata kepala urusan HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein dalam sebuah pernyataan hari Kamis.

Ia juga menyatakan, ini jelas-jelas membuka peluang bagi pelanggaran serius terhadap hak-hak azasi fundamental, dan menyerukan kepada pemerintah Thailand agar kekuasaan besar ini, sekalipun dijamin konstitusi sementara, digunakan secara bijak.