Pergesekan antara Jepang dan Rusia “kemungkinan” akan meningkat di tengah-tengah berlarut-larutnya perang di Ukraina, dengan konflik wilayah selama puluhan tahun tidak menunjukkan tanda-tanda akan mencair.
Kremlin baru-baru ini melarang kapal-kapal non-Rusia memasuki perairan di dekat Kepulauan Kuril, yang dikenal di Jepang sebagai Wilayah Utara. Kawasan itu sekarang ini diduduki Rusia tetapi diklaim oleh Jepang. Tokyo menganggap pelarangan itu sebagai bagian dari serangkaian ancaman Moskow setelah aliansi keamanan antara AS dan Jepang baru-baru ini.
James DJ Brown, profesor ilmu politik di Temple University, Jepang, mengatakan, akan ada pembalasan lebih jauh dari Rusia terhadap Jepang. “Rezim (Presiden Rusia Vladimir) Putin merasa ada kewajiban untuk membalas apa yang dianggapnya sebagai tindakan tak bersahabat oleh Jepang,” kata Brown kepada VOA News. “Setiap kali Tokyo berbuat sesuatu yang lebih banyak untuk membantu Ukraina atau untuk memperkuat hubungan militer dengan AS, Moskow mengambil beberapa tindakan untuk menghukum Jepang,” tambahnya.
Ia mengatakan karena Jepang kemungkinan besar akan menerapkan sanksi-sanksi lebih jauh untuk mendukung Kyiv, pembalasan Moskow “sudah bisa dipastikan.”
BACA JUGA: Jepang Tuduh Rusia Lakukan Veto untuk Akhiri Panel Pemantau Sanksi Nuklir KorutTindakan pembalasan itu bukan hanya menargetkan Tokyo. Seorang lelaki Rusia yang bermukim di Kepulauan Kuril diperingatkan oleh sebuah pengadilan Rusia pada Maret lalu atas pernyataannya kepada media Jepang bahwa teritori itu pernah dimiliki Jepang pada masa lalu.
Sebelumnya tahun ini, Putin mengatakan ia akan berkunjung ke Kepulauan Kuril, menipiskan harapan bagi perundingan mengenai kedaulatan yang telah diupayakan kedua negara selama puluhan tahun.
Sengketa Wilayah Semakin Dalam
Klaim Rusia dan Jepang yang saling tumpah tindih atas empat pulau di timur laut Hokkaido – pulau terbesar kedua Jepang – dimulai setidaknya sejak abad ke-19. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Uni Soviet ketika itu mulai menduduki Kepulauan Kuril sepenuhnya.
Jepang mengklaim bahwa Uni Soviet memasukkan pulau-pulau itu ke wilayahnya “tanpa landasan hukum,” dan menolak menandatangani perjanjian perdamaian. Tokyo mengatakan sekitar 17 ribu warga Jepang dideportasi dari pulau-pulau tersebut. Publik Rusia, kata Brown, menganggap Kepulauan Kuril sebagai imbalan atas pengorbanan rakyat Soviet selama Perang Dunia II.
Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengunjungi Pulau Kuril Selatan Iturup, Rusia 2 Agustus 2019. (Foto: Sputnik/Alexander Astafyev via REUTERS)
Kedua negara telah berulang kali mengadakan pembicaraan selama puluhan tahun untuk mencapai kesepakatan, tetapi tanpa hasil. Konflik mereda pada tahun 2016, sewaktu kedua negara menyepakati aktivitas ekonomi bersama, termasuk proyek-proyek pariwisata di kepulauan itu, serta kunjungan bebas visa bagi warga negara Jepang.
Dua tahun kemudian, mantan PM Jepang Shinzo Abe mengusulkan pembagian empat pulau itu dengan mengembalikan dua pulau ke Jepang, tetapi Putin menolaknya. Akihiro Iwashita, profesor di Slavic-Eurasian Research Center di Hokkaido University Jepang, menyebut hal ini sebagai “kegagalan diplomasi” Putin terhadap Jepang yang pada akhirnya membuat Tokyo mengambil pendekatan lebih keras terhadap Moskow.
“Seandainya Putin menunjukkan iktikad baik kepada Jepang, merundingkan perjanjian perdamaian dengan Shinzo Abe, Jepang tidak akan mengambil sikap kritis mengenai perang di Ukraina,” kata Iwashita kepada VOA News. “Ingat keengganan Jepang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah agresinya pada tahun 2014 terhadap Ukraina? Jepang sekarang tidak perlu mengekang kebijakannya terhadap Rusia.”
BACA JUGA: Jepang Setujui Rencana Penjualan Jet Tempur Kepada Negara LainKetegangan Soal Perang Ukraina
Tidak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Moskow menunda seluruh pembicaraan mengenai perjanjian perdamaian dengan Jepang dan menangguhkan aktivitas ekonomi serta kunjungan bebas visa ke pulau itu bagi warga negara Jepang yang telah disetujui sebelumnya. Langkah ini diambil setelah PM Jepang Fumio Kishida berpihak pada Ukraina dalam perang tersebut. Kishida menyebut penangguhan itu “sangat tidak adil.”
Jepang telah memberikan bantuan bagi Ukraina untuk melawan invasi Rusia, termasuk memasok sistem pertahanan udara Patriot tahun lalu. Kishida adalah pemimpin Jepang pertama yang mengunjungi zona perang aktif, untuk menunjukkan solidaritas dengan Ukraina dan AS.
Moskow memperingatkan “konsekuensi serius” terhadap Kyiv atas hubungannya dengan Tokyo. Tetapi hal itu tidak menghentikan Jepang dalam menjanjikan bantuan bernilai $4,5 miliar untuk Ukraina yang dilanda perang pada Desember lalu, termasuk $1 miliar untuk bantuan kemanusiaan. [uh/em]