Korea Selatan pada Kamis (6/4) memperingatkan akan mengambil "langkah-langkah yang diperlukan" jika Pyongyang terus menggunakan secara tidak sah kompleks industri bersama di Korea Utara yang pernah dipandang sebagai simbol rekonsiliasi.
Lebih dari 50.000 pekerja Korea Utara pernah bekerja di Kompleks Industri Kaesong, menghasilkan produk mulai dari jam tangan hingga pakaian untuk sekitar 125 perusahaan Korea Selatan yang memasok dana dan peralatan.
Seoul menarik diri dari usaha yang diluncurkan setelah KTT antar-Korea tahun 2000 itu pada tahun 2016 sebagai tanggapan atas uji coba nuklir dan peluncuran rudal oleh Korea Utara. Seoul mengatakan keuntungan yang diperoleh dari Kaesong dimanfaatkan Pyongyang untuk membantu mendanai provokasi.
Namun Korea Utara terus menggunakan fasilitas itu dan aset milik Korea Selatan tanpa izin, kata Kementerian Unifikasi Seoul, Kamis.
Kantor urusan komunikasi Korea Selatan mengirimkan pemberitahuan pada hari Kamis yang menuntut aktivitas di kompleks pabrik itu dihentikan, tetapi Korea Utara menolak untuk melakukannya, kata kementerian itu.
Pengumuman itu datang sehari setelah surat kabar Korea Utara Rodong Sinmun merilis satu set foto yang menunjukkan apa yang tampak seperti bus Korea Selatan yang pernah digunakan untuk membawa para pekerja ke kompleks yang beroperasi di Pyongyang.
Berlanjutnya pengoperasian fasilitas "tanpa memedulikan keinginan pengusaha jelas merupakan pelanggaran hak milik" dan kesepakatan kedua Korea tentang jaminan investasi, kata kementerian itu.
"Korea Utara harus segera menghentikan ini. Jika tidak ada tanggapan yang sesuai dari Korea Utara mengenai permintaan kami, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan asumsi bahwa Korea Utara telah mengakui mengoperasikan kompleks tersebut tanpa izin," kata pemberitahuan tersebut.
BACA JUGA: Kedua Korea akan Buka Kantor Koordinasi BersamaTindakan apa yang mungkin diambil belum diketahui.
Saat beroperasi, kompleks industri itu sebenarnya merupakan bentuk kerja sama ekonomi terakhir yang tersisa antara Korea, menyediakan pemasukan bagi Korea Utara yang miskin, dan tenaga kerja murah serta keringanan pajak bagi perusahaan yang terlibat.
Korea Utara telah menggandakan perluasan persenjataan militer dan program nuklirnya sejak pertemuan puncak Hanoi 2019 antara pemimpin Kim Jong Un dan presiden AS saat itu Donald Trump gagal membuahkan hasil yang berarti.
Dalam beberapa pekan terakhir, Korea Utara telah menguji apa yang diklaim media pemerintah sebagai drone bawah air berkemampuan nuklir dan meluncurkan rudal balistik antarbenua. [ab/uh]