Kosovo merayakan ulang tahun kelima kemerdekaannya dari Serbia dengan parade militer di ibukota Pristina dan bertekad mengupayakan keanggotaan penuh dalam lembaga-lembaga Barat.
PRISTINA, KOSOVO —
Parade militer hari Minggu diikuti oleh Pasukan Keamanan Kosovo yang berbaris di kota Pristina disaksikan orang-orang yang berdiri di pinggir-pinggir jalan, yang dihiasi dengan bendera-bendera Kosovo dan Amerika
Berpidato dalam acara itu, Presiden Kosovo Atifete Jahjage mengatakan negaranya bertekad untuk “membina persahabatan abadi” dengan Amerika, dan memenuhi syarat-syarat untuk keanggotaan penuh dalam aliansi Uni Eropa dan NATO. Ia juga mengatakan Kosovo menghormati kedaulatan negara-negara lain dan mengharapkan negara-negara itu juga melakukan hal yang sama terhadap Kosovo.
Negara-negara Barat termasuk di antara 98 negara yang telah mengakui Kosovo sebagai negara sejak menyatakan kemerdekaan dari Serbia tahun 2008. Negara-negara Barat itu memimpin serangan udara NATO yang menyingkirkan pasukan Serbia dari Kosovo tahun 1999, sehingga etnis Albania yang merupakan mayoritas penduduknya bisa membentuk negara. Kelompok Panitia Internasional sekutu-sekutu Kosovo mengakhiri “peran sebagai pengawas” mereka September lalu.
Serbia menolak kemerdekaan Kosovo, namun baru-baru ini menyetujui dialog tingkat tinggi untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Presiden Serbia dan Kosovo mengadakan perundingan pertama awal bulan ini. Mereka bertemu di Brussels dengan perantaraan Uni Eropa. Perundingan lanjutan antara kedua perdana menteri dijadwalkan akan diadakan di Brussels hari Selasa.
Uni Eropa telah menekan Serbia agar bekerja sama dengan Kosovo sebagai bagian dari upaya Serbia untuk menjadi anggota blok yang beranggotakan 27 negara itu.
Meski ada berbagai perayaan hari Minggu, Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaci mengatakan “masih banyak lagi” yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan besar yang dihadapi negara muda berpenduduk 1,8 juta orang itu, yang merupakan salah satu negara termiskin di Eropa.
Etnis minoritas Serbia di Kosovo utara menolak mengakui kekuasaan Kosovo. Masalah serius lainnya adalah pengangguran yang mencapai 40 persen. Pemerintah Kosovo juga kesulitan mengatasi korupsi dan kejahatan terorganisir.
Di antara keberhasilan yang dicapainya dalam beberapa tahun belakangan, Kosovo telah menjadi anggota Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.
Berpidato dalam acara itu, Presiden Kosovo Atifete Jahjage mengatakan negaranya bertekad untuk “membina persahabatan abadi” dengan Amerika, dan memenuhi syarat-syarat untuk keanggotaan penuh dalam aliansi Uni Eropa dan NATO. Ia juga mengatakan Kosovo menghormati kedaulatan negara-negara lain dan mengharapkan negara-negara itu juga melakukan hal yang sama terhadap Kosovo.
Negara-negara Barat termasuk di antara 98 negara yang telah mengakui Kosovo sebagai negara sejak menyatakan kemerdekaan dari Serbia tahun 2008. Negara-negara Barat itu memimpin serangan udara NATO yang menyingkirkan pasukan Serbia dari Kosovo tahun 1999, sehingga etnis Albania yang merupakan mayoritas penduduknya bisa membentuk negara. Kelompok Panitia Internasional sekutu-sekutu Kosovo mengakhiri “peran sebagai pengawas” mereka September lalu.
Serbia menolak kemerdekaan Kosovo, namun baru-baru ini menyetujui dialog tingkat tinggi untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Presiden Serbia dan Kosovo mengadakan perundingan pertama awal bulan ini. Mereka bertemu di Brussels dengan perantaraan Uni Eropa. Perundingan lanjutan antara kedua perdana menteri dijadwalkan akan diadakan di Brussels hari Selasa.
Uni Eropa telah menekan Serbia agar bekerja sama dengan Kosovo sebagai bagian dari upaya Serbia untuk menjadi anggota blok yang beranggotakan 27 negara itu.
Meski ada berbagai perayaan hari Minggu, Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaci mengatakan “masih banyak lagi” yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan besar yang dihadapi negara muda berpenduduk 1,8 juta orang itu, yang merupakan salah satu negara termiskin di Eropa.
Etnis minoritas Serbia di Kosovo utara menolak mengakui kekuasaan Kosovo. Masalah serius lainnya adalah pengangguran yang mencapai 40 persen. Pemerintah Kosovo juga kesulitan mengatasi korupsi dan kejahatan terorganisir.
Di antara keberhasilan yang dicapainya dalam beberapa tahun belakangan, Kosovo telah menjadi anggota Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.