Kredibilitas Komisi Pemilu Kamboja Dipertanyakan

  • Robert Carmichael

Pendukung Partai Penyelamat Nasional berkumpul memberikan bukti tanda jempol mereka saat melakukan protes karena nama mereka tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 28 Juli di Phnom Penh.

Komisi Pemilu Nasional Kamboja badan yang mengawasi pemilu mengatakan kelompok-kelompok lain tidak bisa ikut dalam penyelidikannya mengenai dugaan-dugaan pelanggaran pada pemilu hari Minggu.
Sebelumnya minggu ini para pengamat dan pemantau pemilu memuji pernyataan Perdana Menteri Hun Sen bahwa ia mendukung penyelidikan gabungan oleh partai-partai politik dan pengamat independen mengenai klaim kecurangan pada surat suara.

Komentar Hun Sen menyusul klaim terang-terangan pemimpin oposisi, Sam Rainsy bahwa partai yang berkuasa kalah dalam pemilu hari Minggu. Sam Rainsy berkeras bahwa penyelidikan independen diperlukan atas luasnya tuduhan-tuduhan kecurangan pemilu.

Komisi Pemilu Nasional Kamboja/NEC yang seharusnya sebuah badan independen oleh banyak pihak dianggap condong pada partai yang berkuasa.

Sekjen NEC Tep Nytha mengatakan UU yang mengaturnya tidak memperkenankan pihak lain terlibat dalam penyelidikannya selain sebagai pemantau.

“Berdasarkan UU NEC hanya mengajukan pertanyaan kepada partai-partai yang terkait, orang-orang terkait tapi kami tidak bisa mengundang orang-orang atau partai politik untuk bergabung dalam kelompok atau pejabat pemilu untuk menyelidiki tuduhan,” kata Tep Nytha.

Ia mengatakan NEC diharapkan untuk menyelidiki daftar-daftar keluhan dalam beberapa hari mendatang dan harus menyampaikan hasil-hasil awal pada 10 Agustus.

Pihak oposisi memperhitungkan menang 63 dari 123 kursi parlemen berdasarkan penilaian pengembalian suara dari TPS yang disusun oleh pengamat partainya. Tapi oposisi belum memberikan bukti atas klaimnya yang membalas hasil-hasil sebelumnya yang menunjukkan bahwa oposisi memenangkan 55 kursi sedangkan CPP 68 kursi.

Beberapa pengamat mempertanyakan apakah NEC mampu menjalankan penyelidikan yang kredibel, khususnya karena juga mengawasi daftar pemilih dan menghilangkan nama-nama sekitar satu juta pemilih sebenarnya.

Pihak oposisi mengatakan jika NEC tidak bisa mengadakan penyelidikan yang inklusif, maka badan terpisah yang terdiri dari partai-partai politik, PBB dan kelompok-kelompok pengawas harus dibentuk.