Presiden Prancis Emmanuel Macron, Sabtu (5/10), mengimbau komunitas Barat untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel untuk digunakan di Gaza. Ajakan tersebut memicu tanggapan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Macron juga mengkritik keputusan Netanyahu untuk mengirim pasukan dalam melakukan operasi darat di Lebanon.
"Saya pikir hari ini, prioritasnya adalah kita kembali ke solusi politik, bahwa kita berhenti mengirim senjata untuk berperang di Gaza," kata Macron kepada penyiar Prancis, France Inter.
"Prancis tidak mengirim apa pun," tambahnya selama wawancara, yang direkam pada Selasa.
Sebuah keluarga Palestina tiba di Kota Gaza setelah mengungsi dari rumah mereka di wilayah Jabalia pada 6 Oktober 2024, setelah tentara Israel memerintahkan warga untuk mengungsi dari wilayah utara Gaza. (Foto: AFP)
Macron menegaskan kembali kekhawatirannya atas konflik di Gaza yang terus berlanjut meskipun ada seruan berulang kali untuk melakukan gencatan senjata.
"Saya pikir kami tidak didengarkan," katanya. "Saya pikir itu adalah kesalahan, termasuk untuk keamanan Israel," katanya, seraya menambahkan bahwa perang itu mengarah pada "kebencian".
Komentarnya memicu tanggapan cepat dari Netanyahu.
"Saat Israel memerangi kekuatan barbarisme yang dipimpin Iran, semua negara beradab harus berdiri teguh di sisi Israel," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.
"Namun, Presiden Macron dan para pemimpin Barat lainnya kini menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Mereka harus malu,” tukasnya.
BACA JUGA: Israel Siaga Jelang Peringatan Setahun Serangan Hamas 7 OktoberIsrael tengah berperang di beberapa garis depan melawan kelompok-kelompok yang didukung oleh musuh bebuyutannya, Iran, menurut pernyataan itu.
Kantor Macron menanggapi dengan pernyataannya sendiri pada Sabtu malam.
Prancis adalah "sahabat setia Israel", katanya, yang menggambarkan reaksi Netanyahu sebagai "berlebihan dan tidak sejalan dengan persahabatan antara Prancis dan Israel".
Qatar, mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Gaza, mengatakan pernyataan Macron adalah "langkah penting dan dihargai untuk menghentikan perang".
Yordania menyambut baik pernyataan pemimpin Prancis itu dan menekankan "pentingnya memberlakukan larangan total terhadap ekspor senjata ke Israel" dan "konsekuensi nyata" atas tindakan negara itu.
Warga Palestina memeriksa puing-puing masjid yang diubah menjadi tempat perlindungan di Deir al-Balah di Jalur Gaza bagian tengah, yang menjadi sasaran serangan Israel pada malam 6 Oktober 2024. (Foto: AFP)
Seruan Gencatan Senjata
Dalam wawancaranya, Macron juga mengatakan bahwa menghindari eskalasi di Lebanon adalah sebuah "prioritas."
"Lebanon tidak bisa menjadi Gaza baru," tambahnya.
Ia kembali membahas isu tersebut pada Sabtu (5/10) dalam pidatonya di konferensi negara-negara berbahasa Prancis di Paris.
Macron menyampaikan penyesalannya atas keputusan Perdana Menteri Netanyahu yang memilih jalan berbeda, terutama terkait operasi darat di Lebanon, di tengah seruan gencatan senjata dari Paris dan Washington.
Sebanyak 88 anggota organisasi negara berbahasa Prancis, Organisasi Internasional La Francophonie (OIF), termasuk Prancis dan Kanada, telah menyerukan gencatan senjata "segera dan abadi" di Lebanon, tambahnya.
BACA JUGA: Dampak Setahun Konflik di Gaza bagi Negara Tetangga, MesirMacron menegaskan kembali hak Israel untuk membela diri. Ia juga mengumumkan bahwa pada Senin, ia akan bertemu dengan kerabat warga Prancis-Israel yang disandera di Gaza.
Israel memperingati ulang tahun pertama serangan Hamas pada 7 Oktober, yang memicu perang di Gaza dan kini meluas ke negara tetangga Lebanon, dan memicu krisis regional yang berbahaya.
Serangan itu mengakibatkan tewasnya 1.205 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP yang didasarkan pada angka resmi Israel yang mencakup sandera yang tewas dalam penahanan.
Serangan balasan Israel terhadap Gaza hingga saat ini telah menewaskan sedikitnya 41.825 orang, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan di wilayah Palestina yang dikuasai Hamas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa angka-angka tersebut dapat dipercaya. [ah/ft]