Laporan baru 'Transparancy International' mengatakan berbagai upaya negara-negara di Asia Selatan untuk memberantas korupsi secara umum tidak efektif.
Lembaga Transparancy International hari Rabu (21/5) merilis laporan “Fighting Corruption in South Asia: Building Accountability,” yang menganalisa berbagai upaya anti-korupsi di 70 institusi di Bangladesh, India, Maladewa, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka.
Organisasi yang berbasis di Berlin itu menemukan bahwa di ke-enam negara itu, pihak-pihak yang hendak melaporkan, mengungkap atau menyelidiki korupsi “menghadapi banyak hambatan hukum, tentangan politik dan ancaman sehingga penyuapan, transaksi rahasia dan penyalahgunaan wewenang tidak terkendali.”
Laporan itu menemukan rakyat di Asia Selatan tidak bisa mengakses informasi penting mengenai kinerja pemerintah mereka; negara-negara itu tidak memiliki perlindungan memadai bagi pembongkar rahasia; dan ada intervensi politik yang meluas dalam badan-badan anti-korupsi.
Dalam pernyataannya, Direktur Transparency International untuk Asia Pasifik Srirak Plipat mengatakan “bagaimana mungkin sebuah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu kuat mengalami tingkat kemiskinan yang sangat tinggi?”
Ia mengatakan “selama tidak ada hukuman bagi pelaku korupsi, manfaat pertumbuhan ekonomi di Asia Selatan hanya bagi orang berkuasa saja.”
Transparency International mengatakan korupsi terus meningkat di Asia Selatan, di mana ke-enam negara itu mendapat skor dibawah 40 dari total skor 100.
Organisasi yang berbasis di Berlin itu menemukan bahwa di ke-enam negara itu, pihak-pihak yang hendak melaporkan, mengungkap atau menyelidiki korupsi “menghadapi banyak hambatan hukum, tentangan politik dan ancaman sehingga penyuapan, transaksi rahasia dan penyalahgunaan wewenang tidak terkendali.”
Laporan itu menemukan rakyat di Asia Selatan tidak bisa mengakses informasi penting mengenai kinerja pemerintah mereka; negara-negara itu tidak memiliki perlindungan memadai bagi pembongkar rahasia; dan ada intervensi politik yang meluas dalam badan-badan anti-korupsi.
Dalam pernyataannya, Direktur Transparency International untuk Asia Pasifik Srirak Plipat mengatakan “bagaimana mungkin sebuah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu kuat mengalami tingkat kemiskinan yang sangat tinggi?”
Ia mengatakan “selama tidak ada hukuman bagi pelaku korupsi, manfaat pertumbuhan ekonomi di Asia Selatan hanya bagi orang berkuasa saja.”
Transparency International mengatakan korupsi terus meningkat di Asia Selatan, di mana ke-enam negara itu mendapat skor dibawah 40 dari total skor 100.