Setelah berunding lebih dari setahun, pihak-pihak yang bertikai di Libya hari Jumat (5/2) menyepakati sebuah pemerintahan transisi yang ditugasi mempersiapkan sebuah pemilihan umum pada akhir tahun ini.
Perdana Menteri yang ditunjuk, Abdul Hamid Mohammed Dbeibah kini punya 21 hari untuk membentuk kabinet pemerintahan serta menyajikan sebuah program kerja kepada DPR negara itu untuk nantinya diloloskan.
Pemerintahan transisi itu punya sebuah tugas sangat sulit kedepannya. Selain mempersiapkan pemilihan umum, eksekutif baru itu harus meluncurkan sebuah proses rekonsiliasi, melaksanakan persetujuan gencatan senjata, dan mengatasi krisis ekonomi yang parah di negara itu.
BACA JUGA: Para Delegasi dari Libya Bertemu untuk Pilih Pemimpin TransisiBulan Oktober lalu, sebuah gencatan senjata ditanda-tangani oleh kedua pihak utama, Pemerintah Kesepakatan Nasional yang berpusat di Tripoli, dan Libyan National Army yang terdiri dari pasukan Jenderal Khalifa Haftar.
Libya terjerat dalam konflik bersenjata di dalam negeri setelah menggulingkan mantan dictator Moammar Gadhafi pada Oktober 2011. Negara itu berulangkali didera kekerasan, termasuk pengambil-alihan wilayah dan lapangan minyak oleh kelompok teroris, dan eskalasi terakhir ketika pasukan Haftar bergerak menuju Tripoli pada April 2019. [jm/pp]