Mayoritas konservatif di Mahkamah Agung AS, Selasa (23/4), tampak simpati pada argumen pemerintah Trump yang menyerukan pertanyaan tambahan mengenai kewarganegaraan dalam sensus AS 2020, meskipun ada keberatan dari negara-negara bagian besar dan kota-kota bahwa pertanyaan itu akan menghambat imigran ikut dalam sensus yang dilaksanakan 10 tahun sekali.
Blok lima hakim konservatif menentukan dalam MA yang beranggotakan sembilan orang itu dan tampak meremehkan persidangan sengit selama 80 menit yang bisa menyebabkan 6,5 juta orang - banyak diantaranya imigran Hispanik - menolak ikut serta dalam sensus April mendatang.
Tetapi anggota MA terbaru, Hakim Agung Brett Kavanaugh, yang ditunjuk oleh Presiden Donald Trump, menyarankan Kongres bisa mengubah hukum untuk memblokir pertanyaan kewarganegaraan jika merasa pertanyaan itu akan mempengaruhi keakuratan sensus.
Hakim ketua John Roberts mengatakan bahwa informasi kewarganegaraan sangat penting dalam menegakkan hukum hak pilih pendapat yang diajukan oleh pemerintahan Trump sebagai alasan untuk menambahkan pertanyaan itu ke dalam formulir sensus untuk pertama kalinya sejak 1950.
Hakim Agung yang Liberal Sonia Sotomayor menekan pengacara pemerintah Noel Francisco mengenai mengapa, setelah "65 tahun terlewatkan," pertanyaan kewarganegaraan diajukan kepada semua setelah sekian lama tidak dicantumkan. Sotomayor menambahkan ia "tidak meragukan " sebagian keluarga imigran yang menanggapi sensus itu akan berkurang.
Mendapat hasil yang seakurat mungkin dalam sensus penting di Amerika karena menentukan berapa banyak jatah anggota DPR dari masing-masing 50 negara bagian di DPR yang beranggotakan 435 selama 10 tahun ke depan, serta jumlah alokasi dari $675 miliar dana federal untuk berbagai program pemerintah pada masing-masing negara bagian. [my]