Menko Polhukam Mahfud MD menghargai berbagai pendapat soal pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur oleh Kementerian Pertahanan yang merugikan keuangan negara sekitar Rp814 miliar. Namun, ia meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum terkait kasus ini yang sedang berlangsung. Menurutnya, pemerintah sudah menimbang secara mendalam dan mengaudit persoalan ini sebelum menempuh langkah hukum. "Hasilnya, ditemukan terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian merugikan keuangan negara dan berpotensi akan terus merugikan keuangan negara," tutur Mahfud dalam koneferensi pers daring, Senin (18/1/2022). Mahfud mencontohkan kerugian negara tersebut yaitu pemerintah membayar gugatan Avanti sebesar Rp515 miliar berdasarkan putusan arbitrase di London pada 2019. Tahun 2021, pemerintah juga telah menerima tagihan sebesar 21 juta dolar Amerika berdasarkan putusan arbitrase Singapura, atas gugatan Navayo.
BACA JUGA: Mahfud MD: Proyek Satelit Komunikasi Pertahanan Rugikan Negara Rp814 MiliarDi samping itu, kata dia, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut barang yang diterima Navayo sebagian besar diduga selundupan karena dokumen Pemberitahuan Impor Barang tidak ditemukan di Bea Cukai.
"Sedangkan barang yang dilengkapi dengam dokumen hanya bernilai sekitar Rp1,9 miliar atau sekitar 132.000 dolar Amerika," tambah Mahfud. Mahfud menjelaskan, pemerintah telah melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan satelit orbit ini guna kepentingan pertahanan negara. Salah satunya dengan memperpanjang masa berlaku orbit satelit pada tahun 2018 di sidang International Telecommunication Union (ITU). Pemerintah juga mendapat perpanjangan dari ITU sampai tahun 2024, dengan catatan slot tersebut terisi satelit.
Pertemuan Kementerian Pertahanan dengan perwakilan Airbus Grup Indonesia membahas Satelit Komunikasi Pertahanan pada tahun 2017. (Foto: Kemhan)
"Dalam waktu dekat Menkominfo diundang lagi ke ITU untuk memastikan, bahwa kita masih akan memanfaatkan dan siapa, serta bagaimana, pengisian slot orbit tersebut." Pemerintah Diminta Tidak Mencari Kambing Hitam Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie mengatakan pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari misi Presiden Joko Widodo yakni Tol Langit atau proyek digital. Kata dia, program Tol Langit merupakan kerja bersama antar kementerian seperti Kementerian Komunikasi dan Kementerian Pertahanan. Karena itu, ia menilai pernyataan Mahfud MD hanya menitikberatkan persoalan ini pada Kementerian Pertahanan. "Kita ini kalau ada masalah, apalagi terkait kepentingan nasional yang kita harus lakukan adalah mitigasi, bukan sibuk cari kambing hitam," jelas Connie Rahakundini kepada VOA, Selasa (18/1/2022).
Connie juga mengklaim memiliki 260 catatan rapat terkait pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan yang membuktikan program ini merupakan kerjasama antar kementerian dan lembaga pemerintah. Kendati demikian, ia tidak mau membuka dokumen tersebut.
BACA JUGA: Mahfud Minta Waspadai “Industri Hukum” dalam Penerapan Keadilan RestoratifSelain itu, ia juga mengkritisi pernyataan Mahfud yang menuturkan awal mula persoalan ini saat kontrak Kementerian Pertahanan dengan sejumlah perusahaan ketika belum memiliki anggaran. Menurutnya, kondisi serupa juga dialami proyek nasional lainnya seperti Ibu Kota Negara baru yang belum tersedia anggarannya. "Tidak boleh Pak Mahfud bicara umum seolah-olah ini adalah proyek korupsi. Karena ini ditetapkan Presiden melalui lintas kementerian lembaga dalam rapat kabinet," tambahnya. Connie menyarankan pemerintah segera menyelesaikan persoalan pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur, termasuk membayar gugatan arbitrase dan melakukan negosiasi ulang dengan perusahaan-perusahaan terkait. Sebab, katanya, negara akan mengalami kerugian lebih besar jika slot satelit tersebut lepas dari Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kemajuan teknologi menjadi terhambat dan militer akan menggunakan jalur satelit umum yang dapat membahayakan pertahanan negara. [sm/lt]