Kurang lebih 100 karyawan Mahkamah Kejahatan Perang Kamboja yang kehabisan anggaran, mulai mogok hari Minggu sampai waktu yang tidak ditentukan, karena belum menerima gaji sejak bulan Mei.
PHNOM PENH —
Rencana mogok itu menyebabkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menghimbau sumbangan dana guna menopang Mahkamah tersebut.
Jurubicara Mahkamah Neth Pheaktra mengatakan, sudah tiga bulan tidak seorangpun dari 250 warga Kamboja pegawai Mahkamah Peradilan Khmer Merah itu menerima gaji. Keadaan itu tidak dapat dibiarkan.
Sisi setempat dari Mahkamah itu memerlukan tiga juta dolar untuk beaya operasinya sampai akhir tahun ini.
Neth Pheaktra mengatakan pegawai Mahkamah yang resminya disebut Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) – tidak ingin mogok, dan sangat menyadari bahwa mogok bakal menghentikan jalannya persidangan.
Mahkamah Khmer Merah itu merupakan gabungan sisi internasional dan nasional.
PBB bertanggung jawab membiayai sisi internasionalnya. Dan sisi ini mempunyai cukup uang sekarang.
Yang menjadi masalah adalah sisi nasionalnya, yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kamboja. Sampai saat ini pemerintah Kamboja bergantung pada para donor untuk membiayai bagian terbesar tugas sisi ini. Dan ini bukan pertama kali sisi ini kehabisan biaya dan itulah sebabnya karyawannya belum menerima gaji.
Akan sangat memalukan bagi PBB jika tugas Mahkamah sampai terhenti hanya karena kekurangan dana beberapa juta dolar. Itulah salah satu alasan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon minta negara-negara untuk memberikan sumbangan.
Berbicara di Den Haag hari Rabu, Ban Ki-moon mengatakan Mahkamah telah mencapai beberapa hasil nyata.
Jurubicara Mahkamah Neth Pheaktra mengatakan, sudah tiga bulan tidak seorangpun dari 250 warga Kamboja pegawai Mahkamah Peradilan Khmer Merah itu menerima gaji. Keadaan itu tidak dapat dibiarkan.
Sisi setempat dari Mahkamah itu memerlukan tiga juta dolar untuk beaya operasinya sampai akhir tahun ini.
Neth Pheaktra mengatakan pegawai Mahkamah yang resminya disebut Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) – tidak ingin mogok, dan sangat menyadari bahwa mogok bakal menghentikan jalannya persidangan.
Mahkamah Khmer Merah itu merupakan gabungan sisi internasional dan nasional.
PBB bertanggung jawab membiayai sisi internasionalnya. Dan sisi ini mempunyai cukup uang sekarang.
Yang menjadi masalah adalah sisi nasionalnya, yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kamboja. Sampai saat ini pemerintah Kamboja bergantung pada para donor untuk membiayai bagian terbesar tugas sisi ini. Dan ini bukan pertama kali sisi ini kehabisan biaya dan itulah sebabnya karyawannya belum menerima gaji.
Akan sangat memalukan bagi PBB jika tugas Mahkamah sampai terhenti hanya karena kekurangan dana beberapa juta dolar. Itulah salah satu alasan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon minta negara-negara untuk memberikan sumbangan.
Berbicara di Den Haag hari Rabu, Ban Ki-moon mengatakan Mahkamah telah mencapai beberapa hasil nyata.