Pemimpin Majelis mengatakan Presiden Hamid Karzai tidak berhak menunda penandatanganan itu dan penundaan itu tidak akan menguntungkan Afghanistan.
Para anggota majelis agung Afghanistan atau Loya Jirga telah mengecam usul Presiden Hamid Karzai untuk menunda penandatanganan perjanjian keamanan bilateral baru dengan Amerika.
Presiden Karzai mengatakan perjanjian yang memungkinkan kehadiran sebagian pasukan Amerika di Afghanistan setelah 2014 itu akan ditandatangani setelah pemilu presiden Afghanistan pada April.
Pihak berwenang Amerika menolak penundaan itu, dan mengatakan mereka tidak bisa menyusun rencana kehadiran pasukan jangka panjang tanpa adanya perjanjian akhir tahun ini. Pasukan keamanan internasional pimpinan Amerika yang kini berada di Afghanistan, akan ditarik akhir tahun depan.
Pemimpin majelis Loya Jirga, Sibghatullah Mojaddedi, pada Sabtu (23/11) mengatakan Karzai tidak berhak menunda penandatanganan itu dan penundaan itu tidak akan menguntungkan Afghanistan.
Sengketa itu telah membayangi pertemuan empat hari antara sekitar 2,500 pemuka suku, tokoh masyarakat, dan pemimpin terpilih yang harus menyetujui teks Perjanjian Keamanan Bilateral atau BSA, sebelum diserahkan ke parlemen Afghanistan.
Rancangan perjanjian itu menguraikan persyaratan yang memungkinkan pasukan Amerika tetap berada di Afghanistan untuk membantu pemerintah memerangi pemberontak Taliban.
Presiden Karzai mengatakan perjanjian yang memungkinkan kehadiran sebagian pasukan Amerika di Afghanistan setelah 2014 itu akan ditandatangani setelah pemilu presiden Afghanistan pada April.
Pihak berwenang Amerika menolak penundaan itu, dan mengatakan mereka tidak bisa menyusun rencana kehadiran pasukan jangka panjang tanpa adanya perjanjian akhir tahun ini. Pasukan keamanan internasional pimpinan Amerika yang kini berada di Afghanistan, akan ditarik akhir tahun depan.
Pemimpin majelis Loya Jirga, Sibghatullah Mojaddedi, pada Sabtu (23/11) mengatakan Karzai tidak berhak menunda penandatanganan itu dan penundaan itu tidak akan menguntungkan Afghanistan.
Sengketa itu telah membayangi pertemuan empat hari antara sekitar 2,500 pemuka suku, tokoh masyarakat, dan pemimpin terpilih yang harus menyetujui teks Perjanjian Keamanan Bilateral atau BSA, sebelum diserahkan ke parlemen Afghanistan.
Rancangan perjanjian itu menguraikan persyaratan yang memungkinkan pasukan Amerika tetap berada di Afghanistan untuk membantu pemerintah memerangi pemberontak Taliban.