Presiden terpilih Filipina Ferdinand Marcos Jr, Kamis (26/5), mengatakan ia akan menegakkan keputusan internasional terkait klaim China atas Laut China Selatan. Ia bersikeras tidak akan membiarkan Beijing menginjak-injak hak maritim Manila.
China mengklaim hampir semua kawasan perairan yang kaya sumber daya alam itu, yang dilalui perdagangan bernilai triliunan dolar setiap tahunnya, sebagai miliknya. Klaim itu tumpang tindih dengan klaim-klaim oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.
Beijing telah mengabaikan keputusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Internasioanl yang berbasis di Den Haag yang menyatakan klaim historis China tidak berdasar.
BACA JUGA: AS akan Perkuat Hubungan dengan Filipina, Majukan Supremasi Hukum
Presiden Rodrigo Duterte yang akan segera mengakhiri masa jabatannya memupuk hubungan yang lebih hangat dengan negara tetangganya yang lebih kuat itu dengan mengesampingkan keputusan pengadilan tersebut dengan imbalan janji-janji perdagangan dan investasi, yang menurut para kritikus belum terwujud.
Dalam komentarnya yang paling keras tentang sumber ketegangan yang sudah berlangsung lama antara kedua negara, Marcos Jr mengatakan ia tidak akan "membiarkan satu milimeter pun hak maritim Filipina diinjak-injak."
"Kita memiliki keputusan yang sangat penting yang menguntungkan kita dan kita akan menggunakannya untuk terus menegaskan hak teritorial kita. Ini bukan klaim. Ini sudah menjadi hak teritorial kita," katanya kepada sejumlah media lokal.
BACA JUGA: Capres Filipina Serukan Pendekatan Laut China Lebih Keras
"Kita berbicara tentang China. Kita berbicara dengan China secara konsisten dengan suara yang tegas."
Namun ia menambahkan: "Kita tidak bisa berperang dengan mereka. Itu hal terakhir yang kita butuhkan saat ini."
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan posisi Beijing terhadap keputusan internasional itu tidak berubah.
"China bersedia melanjutkan komunikasi dan dialog dengan Filipina untuk menangani perbedaan secara tepat, dan bersama-sama menegakkan perdamaian dan stabilitas kawasan Laut China Selatan," kata Wang. [ab/lt]