Dua puluh tujuh "mama-mama," sebutan akrab bagi ibu-ibu dari kabupaten Waropen, Papua, melakukan studi banding selama lima hari ke Poso guna mempelajari model pengembangan sekolah perempuan oleh Institut Mosintuwu.
Demarce M. Maniburi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Waropen kepada VOA mengatakan para “mama-mama” Papua yang datang di Poso itu disiapkan untuk menjadi fasilitator di sekolah perempuan yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia pada 13 Desember 2017 lalu.
Demarce mengatakan, "Dari hasil mereka yang sudah mencapai tiga tahap ini itu bisa menjadi masukan bagi ibu-ibu dari Waropen untuk melanjutkan sekolah perempuan dengan bagaimana mereka mengelola hasil-hasil kearifan kita yang ada disana, potensi sumberdaya alam yang ada di Waropen untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di Waropen."
Sejak berada di Poso pada 30 April lalu, 27 “mama-mama” Papua itu berkunjung ke beberapa desa di Poso untuk bertemu dengan puluhan ibu-ibu anggota sekolah perempuan binaan Institut Mosintuwu. Mereka belajar bagaimana para ibu di Poso mengelola potensi alam seperti pembuatan virgin coconut oil, pengelolaan sampah plastik di desa, dan kegiatan tabungan perempuan untuk biaya sekolah anak-anak. Mereka juga mendapati bahwa para ibu dari sekolah perempuan di Poso kini mengkaji undang-undang, khususnya mengenai desa, sehingga dapat ikut mengawal pengelolaan dana desa yang berpihak terhadap perempuan dan anak.
Ibu-Ibu fasilitator dari Sekolah Perempuan dari Kabupaten Waropen, Papua, saat mengikuti kegiatan pelatihan di Dodoha Institut Mosintuwu, Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Susana S. Watopa (59) warga kampung Usaiwa, distrik Ureifasi, kabupaten Waropen mengatakan setelah mengikuti sekolah perempuan yang dibimbing Institut Mosintuwu, ia sangat terkesan dengan semangat para ibu-ibu di Poso, Sulawesi Tengah. Perempuan, ujarnya, terbukti mampu menjadi agen perubahan di kampung, baik dari segi pemberdayaan ekonomi maupun dengan menjadi mitra pemerintahan desa. Pengalaman yang didapatkannya di Poso itu, akan menjadi inspirasi bagi dirinya sebagai seorang fasilitator di sekolah perempuan di Waropen.
Susana S Watopa, fasilitator Sekolah Perempuan Waropen, mengatakan, "Saya sendiri sangat tertarik karena saya ingin untuk pertama mengambil ilmu yang saya dapat dari Sekolah Perempuan ini (di Poso), dan saya saya akan terapkan lagi kepada ibu-ibu lain yang masih sangat rendah, SDMnya kurang pun banyak yang tidak bersekolah. Putus sekolahpun banyak dan di sana tidak ada kegiatan lain, tidak ada kegiatan ekonomi yang lain, Cuma sebatas kerja di dapur, di keluarga saja."
Pengamat sekolah perempuan yang juga Direktur Institut Mosintuwu, Lian Gogali, mengatakan sekolah perempuan merupakan bentuk pendidikan non formal bagi para perempuan untuk dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan kesehatan masyarakat, yang sekaligus menjadi sarana membangun kepemimpinan perempuan di desa. Selama berada di Poso pihaknya memberikan pelatihan untuk membantu para ibu-ibu Papua itu supaya dapat menjadi fasilitator handal ketika kembali ke Waropen. Mereka secara khusus mempelajari topik “pengelolaan, pengorganisasian dan managemen organisasi masyarakat akar rumput.”
"Kita sangat yakin bahwa perempuan akar rumput entah dia lulus TK, SD, SMP bahkan yang tidak sekolah sekalipun ketika diberikan akses kepada pendidikan dan akses kepada ruang-ruang bicara dan kepemimpinan maka mampu memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi pembangunan," tambah Lian.
Your browser doesn’t support HTML5
Membangun Kapasitas Perempuan Akar Rumput di Waropen, Papua, Melalui Sekolah Perempuan
Sayuti Fitri, Kepala Bidang Kesejahteraan Gender dalam Pendidikan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan kunjungan ke Poso itu diharap akan mendorong partisipasi aktif perempuan pada pembangunan di desa mereka.
Sayuti mengatakan, "Dididik mereka ini menjadi fasilitator sehingga nanti mereka bisa mendorong perempuan yang lain yang tidak tidak mempunyai akses terhadap segala macam pembangunan itu mereka bisa berikan pelajaran sehingga perempuan bisa berkonstribusi di lingkungan terkecil mereka dulu di desa-desa di kelurahan."
Sekolah perempuan yang dalam bahasa daerah Waropen disebut “Binggiha Kikana” merupakan proyek terobosan sekolah perempuan pertama yang digagas Kementerian PPPA. Konsep sekolah perempuan di Waropen adalah sekolah non-formal dengan pengembangan tempat-tempat pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi alam. Kurikulum dan cara belajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi para perempuan yang menjadi peserta. Muatan belajar dan prosesnya difokuskan untuk membangun kemampuan perempuan dengan memanfaatkan situasi, kondisi dan perkembangan di daerahnya demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Sekolah Perempuan ini juga bagian dari upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia untuk menekan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Menurut Sayuti Fitri, kesenjangan yang ditunjukkan oleh IPG atau Index Pembangunan Gender di tahun 2015 masih pada nilai 91,03. Index Pembangunan Manusia(IPM) pada laki-laki adalah 73,58 sedangkan pada perempuan adalah 66,98.
Pada situasi tersebut, rata-rata pendidikan pada perempuan adalah 7,35 tahun dibandingkan dengan laki-laki yang 8,35 tahun. Kesenjangan di pedesaan, terutama di bagian timur wilayah Indonesia, bahkan jauh lebih besar. Di Papua, rata-rata masa sekolah pada perempuan adalah 5,02 tahun sedangkan pada laki-laki adalah 6,58. Jika dilihat lebih jauh ke pedalaman akan lebih menyedihkan lagi. Di Kabupaten Asmat rata-rata lamanya pendidikan pada perempuan adalah 3,79 tahun, di kabupaten Yahukimo, 1,63 tahun, di Tolikara 1,38 tahun dan di kabupaten Nduga 0,56 tahun. Dibandingkan dengan daerah lain seperti Maluku Utara yang 7,80 tahun. Masih banyak daerah di Indonesia yang rata-rata pendidikan perempuannya masih sebatas sekolah dasar. [yl/em]