Menhan Israel Setujui Peningkatan Hubungan dengan Palestina

Di sebelah kiri, Presiden Palestina Mahmud Abbas terlihat dalam foto selebaran yang disediakan oleh kantor pers Otoritas Palestina, 1 Agustus 2021; dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz terlihat pada 7 Juni 2021. (Foto: AFP)

Menteri Pertahanan Israel menyetujui rangkaian tindakan yang bertujuan meningkatkan hubungan dengan Palestina, Rabu (29/12), setelah pertemuan langka dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Israel.

Menteri Pertahanan Benny Gantz bertemu Abbas di kediaman pribadinya di pinggiran Tel Aviv Selasa malam. Ini adalah pertama kalinya Abbas bertemu seorang pejabat Israel di wilayah Israel sejak 2010. Keduanya membahas koordinasi keamanan antara Israel dan Otoritas Palestina pimpinan Abbas, yang mengelola kantong-kantong Tepi Barat yang diduduki.

Kantor Gantz mengatakan ia menyetujui “langkah-langkah membangun kepercayaan'' termasuk transfer pembayaran pajak ke Otoritas Palestina, otorisasi ratusan izin untuk pedagang Palestina dan orang-orang sangat penting, dan menyetujui status kependudukan bagi ribuan warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

BACA JUGA: Dalam Lawatan Yang Langka, Pemimpin Palestina Kunjungi Menteri Pertahanan Israel

Israel mengumpulkan pajak ratusan juta dolar atas nama Otoritas Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani pada 1990-an. Transfer pajak adalah sumber utama pendanaan bagi orang-orang Palestina yang kekurangan uang, tetapi Israel telah menahan dana atas pembayaran tunjangan Otoritas Palestina kepada ribuan keluarga yang memiliki kerabat yang terbunuh, terluka atau dipenjara dalam konflik. Israel mengatakan pembayaran itu mendorong terorisme, sementara Palestina mengatakan tunjangan itu memberi dukungan penting kepada keluarga yang membutuhkan.

Israel menyetujui status kependudukan sekitar 9.500 warga Palestina. Israel mengontrol daftar penduduk Palestina, dan selama bertahun-tahun kebijakannya telah mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina tanpa status hukum sehingga membatasi kebebasan mereka untuk bergerak, bahkan di dalam wilayah-wilayah pendudukan. Israel memberikan status hukum kepada sekitar 4.000 warga Palestina pada bulan Oktober.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menentang status kenegaraan Palestina. Pemerintahnya tidak menunjukkan minat untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai yang gagal lebih dari satu dekade lalu, tetapi mengatakan ingin mengurangi ketegangan dengan memperbaiki kondisi kehidupan di Tepi Barat. Dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi lonjakan kekerasan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan serangan orang Palestina terhadap warga Israel di Yerusalem timur dan Tepi Barat.

BACA JUGA: Warga Palestina Ditembak Mati, Kementerian Kehakiman Israel Panggil 2 Polisi

Pertemuan Gantz dengan Abbas -- yang kedua dalam enam bulan sejak pemerintahan koalisi Bennett berkuasa -- menuai kritik keras dari sejumlah anggota parlemen oposisi Israel, termasuk dari Partai Likud, partai terbesar di parlemen.

Palestina berusaha mendirikan negara merdeka yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza, wilayah-wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.

Hamas merebut Gaza dari pasukan Abbas pada 2007, setahun setelah kelompok militan Islam itu menang telak dalam pemilihan parlemen. Gaza berada di bawah blokade Israel-Mesir sejak saat itu. [ab/ka]