Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meminta rekan-rekannya di Asia Tenggara, Rabu (14/7), untuk bersama-sama mendesak pengakhiran kekerasan di Myanmar, pengembalian negara itu ke jalur demokrasi dan pembebasan semua tahanan politik dalam konferensi video yang juga dihadiri oleh diplomat tertinggi negara yang dipimpin militer itu.
Dalam pertemuan dengan perwakilan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Blinken juga menggarisbawahi penolakan AS atas klaim China di Laut China Selatan yang melanggar hukum. Ia menekankan bahwa Washington mendukung negara-negara yang berselisih dengan Beijing terkait sengketa laut itu.
Pertemuan Blinken dengan blok 10 negara itu juga membahas pandemi COVID-19, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, mengingat lonjakan infeksi membuat sistem kesehatan negara-negara Asia Tenggara itu kewalahan dan semakin menghancurkan ekonomi mereka.
BACA JUGA: Sidang Dengar Pendapat Pidana Pemimpin Sipil Myanmar DilanjutkanBlinken meminta ASEAN untuk mengambil tindakan bersama untuk mendesak diakhirinya kekerasan, pemulihan transisi demokrasi Birma dan pembebasan semua yang ditahan secara tidak adil, kata Price dalam sebuah pernyataan, dengan menggunakan nama lama untuk Myanmar.
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah menjadi penentang paling vokal kudeta militer yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari lalu. Suu Kyi ditangkap dan ditahan bersama para anggota tertinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi, termasuk Presiden Win Myint.
Pekan lalu, Kepala Urusan HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan, situasi HAM di Myanmar telah berubah dari krisis politik menjadi “bencana HAM multidimensi,” seraya menambahkan bahwa hampir 900 orang telah tewas dan 200.000 orang terpaksa mengungsi karena serangan militer. Program Pangan Dunia (WFP), katanya, memperkirakan, lebih dari 6 juta orang sangat membutuhkan bantuan pangan.
Blinken mendesak ASEAN agar mengambil tindakan segera untuk meminta pertanggungjawaban rezim Myanmar, sesuai konsensus yang dibuat pada bulan April oleh kepala-kepala negara blok itu dengan pemimpin militer Myanmar. Dokumen lima poin itu menyerukan segera diakhirinya kekerasan dan dimulainya dialog di antara pihak-pihak yang bertikai dengan utusan khusus ASEAN yang menjadi penengah dalam pembicaraan tersebut.
Para pengunjuk rasa berbaris selama protes flash mob di kotapraja Mingalar Taung Nyunt di Yangon, Myanmar, Minggu, 11 Juli 2021. (AP Photo)
Meskipun isu-isu yang sangat kontroversial diangkat, pertemuan dua jam berlangsung lancar dan mulus, kata seorang diplomat Asia Tenggara kepada Associated Press. Diplomat itu terlibat dalam pertemuan tersebut tetapi berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan karena tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan apa yang terjadi ke hadapan publik.
Tidak segera jelas apakah menteri luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar menanggapi kekhawatiran Blinken atau tuntutan-tuntutan ASEAN sebelumnya.
Negara-negara anggota ASEAN telah memberi pejabat Myanmar nama-nama usulan utusannya dari Thailand dan Indonesia tetapi belum ada tanggapan. Dua perwakilan ASEAN yang melakukan perjalanan ke Myanmar bulan lalu meminta untuk bertemu dengan Suu Kyi dan sejumlah tahanan lainnya tetapi ditolak, kata diplomat itu. [ab/uh]