Negara-negara tetangga Myanmar meningkatkan upaya-upaya untuk menyelesaikan krisis politik yang dipicu oleh digulingkannya pemerintah sipil terpilih di negara itu oleh militer.
Wunna Maung Lwin, menteri luar negeri junta Myanmar, ke Bangkok hari Rabu (24/2) untuk mengadakan pembicaraan dengan PM Thailand Prayuth Chan-ocha dan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai, sebut seorang sumber di pemerintah Thailand.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga berada di ibu kota Thailand untuk melakukan pembicaraan mengenai situasi di Myanmar. Mengutip seorang sumber dari Kementerian Luar Negeri Thailand, kantor berita Reuters melaporkan Retno dan Wunna Maung Lwin bertemu hari Rabu (24/2).
Kabar bahwa Jakarta meminta dukungan dari negara-negara anggota ASEAN untuk rencana yang akan membuat junta memenuhi janji menggelar pemilu baru dalam waktu satu tahun, memicu protes kemarahan di Yangon hari Selasa (24/2), di depan kedutaan besar Indonesia. Para demonstran meminta agar Indonesia menghormati hasil pemilu November lalu, yang dimenangkan secara meyakinkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi, partainya pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah membantah laporan tersebut hari Selasa (23/2), dengan mengatakan kepada para wartawan bahwa “bukanlah posisi Indonesia sama sekali untuk mendukung pemilu baru di Myanmar.”
BACA JUGA: Indonesia Bantah Dukung Pemilu Baru di MyanmarProtes rakyat dilangsungkan di berbagai penjuru Myanmar setiap hari sejak militer menahan Suu Kyi dan anggota-anggota lain pemerintah sipil pada 1 Februari lalu, dengan mengklaim kecurangan dalam pemilu yang meluas.
Tiga orang tewas akibat protes harian, termasuk dua orang yang tewas hari Sabtu di Mandalay, seorang di antaranya seorang remaja lelaki, sewaktu polisi dan aparat keamanan menggunakan peluru tajam dan peluru karet, gas air mata, meriam air dan katapel terhadap demonstran.
BACA JUGA: Protes Antikudeta Myanmar Berlangsung Lagi Setelah Pemogokan UmumAS dan negara-negara Barat lainnya telah menuntut pembebasan Suu Kyi dan para pejabat lainnya, dan meminta junta memulihkan kekuasaan pemerintah sipil. [uh/ab]