Para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN, Senin (7/6) mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di negara Tirai Bambu. Ini menjadi pertemuan fisik pertama antara kedua pihak sejak Februari tahun lalu. Pertemuan itu diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan tiga dasawarsa hubungan kemitraan antara ASEAN dan China.
Dalam jumpa pers usai mengikuti pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan Indonesia menyampaikan tiga isu terkait perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara termasuk krisis politik di Myanmar.
Pada pertemuan ASEAN-China ini, Retno menegaskan kembali posisi Indonesia, yakni keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, serta pemulihan demokrasi, harus menjadi prioritas utama.
Your browser doesn’t support HTML5
Menlu RI: Dukungan China Penting untuk Capai Solusi Damai di Myanmar
Menurutnya ASEAN saat ini harus segera mengimplementasikan hasil keputusan pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April lalu.
Menurut Retno, dukungan China bagi ASEAN untuk mewujudkan lima konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta tersebut akan sangat berguna. "Karena hal ini akan memberikan kontribusi bagi upaya mencapai solusi damai atas krisis yang terjadi," ujarnya.
Pertemuan Menlu negara-negara anggota ASEAN dengan Menlu China Wang Yi memperingati 30 tahun kerjasama ASEAN-China di Chongqing, China, 7 Juni 2021. (Twitter/@Menlu_RI)
Selain pertemuan ASEAN-China, Retno juga ikut dalam pertemuan informal antar menteri luar negeri ASEAN. Pada kesempatan ini, Retno menegaskan penunjukkan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar harus segera dilakukan.
Utusan khusus ini kata Retno, mesti dibekali oleh panduan kebijakan yang jelas sesuai mandat dari lima konsensus dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta April lalu.
"Utusan khusus (ASEAN untuk Myanmar) harus mendapatkan akses untuk dapat berbicara dengan semua pihak dan ini tentunya memerlukan komitmen dari militer Myanmar. Saya tekankan hal ini sekali lagi merupakan mandat yang tercantum dalam lima poin konsensus," ujar Retno.
Retno menegaskan tanpa dapat berkomunikasi langsung dengan semua pihak di Myanmar, maka sangat sulit bagi utusan khusus ASEAN buat menjalankan tugasnya.
Indonesia menekankan pula pelaksanaan kelima poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN harus dilakukan secara transparan agar kesatuan ASEAN dapat terpelihara.
Peneliti ASEAN di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pandu Prayoga sependapat bahwa utusan khusus ASEAN untuk Myanmar harus segera dibentuk dan dikirim ke negara tersebut.
Dia menyebutkan para diplomat senior Indonesia, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Hassan Wirajuda, bisa dilibatkan sebagai bagian dari tim utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
Menurut Pandu, tim utusan khusus buat Myanmar ini sangat perlu segera dibentuk untuk menghindari campur tangan pihak-pihak di luar ASEAN, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pandu juga menekankan perlu melibatkan China untuk ikut membantu penyelesaian krisis politik di Myanmar. Sebab Myanmar memiliki ketergantungan modal terhadap negara Tirai Bambu itu.
"Jangan sampai Myanmar merasa di belakang saya ada China, terserah dunia internasional melakukan apa. Jadi pendekatan terhadap China pun sangat penting. Artinya bagaimana kita mendekati China agar mendorong Myanmar segera melaksanakan konsensus yang sudah dihasilkan oleh ASEAN," tutur Pandu.
BACA JUGA: ASEAN Ingin Batalkan Seruan PBB untuk Embargo Senjata MyanmarDalam pertemuan para pemimpin ASEAN berlangsung di Jakarta pada 24 April lalu, sepuluh negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar, sepakat menetapkan lima poin konsensus terkait krisis di negara tersebut.
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Dan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Krisis politik di Myanmar terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu. Unjuk rasa damai anti-junta berakhir dengan kekerasan yang telah menyebabkan lebih dari 800 orang tewas dan 1.400 lainnya ditangkap. [fw/ab]