Kurang dari dua bulan lagi, Pemilu 2019 akan berlangsung. Puluhan ribu caleg dari seluruh Indonesia akan bertarung memperebutkan 575 kursi DPR RI, 2.207 kursi DPRD provinsi dan 17.610 kursi DPRD kota/kabupaten.
Bagi Junianto Budi Purnomo, 50 hari tersisa ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dukungan suara. Caleg dari PDI P yang bertarung untuk DPRD Kota Yogyakarta ini sadar, Jokowi adalah magnet besar bagi pemilih. Karena itulah, nama Jokowi selalu tersemat dalam sosialisasi program-programnya. Semacam simbiosis mutualisme, Junianto mendapat manfaat popularitas dengan menumpang nama Jokowi. Di sisi lain, Jokowi disosialisasikan sampai ke tingkat bawah oleh caleg-caleg seperti dirinya.
“Sangat besar pengaruh Jokowi dalam kampanye saya. Salah satu contohnya, bisa memakai Program Indonesia Pintar. Melalui program ini, sewaktu menjabat sebagai ketua anak cabang PDIP, saya bisa menggunakan struktur untuk menggunakan kuota Komisi X DPR. Lewat jaringan ini kemudian kita melakukan pendampingan. Program dana kelurahan juga kita mainkan,” kata Junianto Budi Purnomo.
Jualan Kesuksesan Jokowi
Ada tiga isu pokok yang cukup populer dengan menjual nama Jokowi, yaitu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Isu-isu inilah yang digarap serius oleh Junianto di tingkat bawah. Dalam praktiknya, Junianto harus turut mengawal aspirasi masyarakat di bidang pembangunan fisik. Strateginya adalah dengan menggunakan jalur partai, memanfaatkan anggota legislatif yang duduk di parlemen daerah.
Junianto Budi Purnomo. (Foto courtesy: JBP)
Melekatnya nama Jokowi dengan PDIP juga membawa berkah tersendiri. Menurut Junianto, pemilih lebih mudah menghubungkan Jokowi dan program-programnya dengan partai itu, meski banyak partai lain juga mendukung pencalonan Jokowi-Ma’ruf. “Lagi pula, kalau melihat basis, sebenarnya sudah terlihat masing-masing punya wilayah dukungan dimana. Kami menjelaskan door to doorprogram-program Pak Jokowi. Kami mencoba berkoordinasi dengan partai pendukung lain, dan sejauh ini tidak ada masalah,” tambah Junianto.
PDIP menyadari, caleg partai lain juga berhak menggunakan nama Jokowi karena sama-sama berkomitmen mendukung paslon tersebut. Kuncinya, kata Junianto, adalah komunikasi personal di lapangan antar sesama caleg partai pendukung paslon 01. Masing-masing saling berbagi wilayah dan memahami bahwa target pemilih yang ditetapkan berbeda.
Andalkan Daya Tarik Prabowo
Strategi yang sama dijalankan Sri Setyaningsih, caleg Partai Gerindra yang maju untuk kursi DPRD DIY. Meski Prabowo bukan petahana, namanya tetap mampu memacu popularitas caleg. “Sama dengan partai pendukung Jokowi, kita juga diuntungkan oleh nama Pak Prabowo. Apalagi kan Gerindra adalah partai pengusung Capres, jadi otomatis kampanye kita di daerah sangat diuntungkan,” kata Setyaningsih.
Sri Setyaningsih. (Foto courtesy: Sri S)
Setyaningsih merasakan situasi yang berbeda tahun ini dibanding kampanye 2014 lalu. Salah satunya adalah semangat untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi yang merata diantara partai-partai pendukung. Sambutan pemilih juga dinilai sangat positif.
“Biasanya yang kita sampaikan tentang kepribadian dan patriotisme, juga nasionalisme seorang Prabowo. Terutama sekarang itu banyak pendukung dari kalangan ibu-ibu yang sangat simpati dengan cawapres-nya. Jadi, dua orang itu sangat menjual sekali untuk Gerindra,” kata Sri Setyaningsih.
Setyaningsih mengaku, agar bisa memanfaatkan popularitas Prabowo, sebagai caleg dia harus memahami pemikiran capres-nya itu. Dia mengikuti setiap debat, menonton pidato Prabowo, termasuk membaca detil visi misi paslon 02. Semua harus ada di luar kepala karena akan ditanyakan masyarakat ketika melakukan sosialisasi.
Sebagai penantang, Prabowo tidak dapat menjual keberhasilan program. Karena itu, menurut Setyaningsih, sebagai caleg dia lebih banyak memaparkan solusi yang ditawarkan paslon 02 terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Keluhan mengenai tarif listrik atau kenaikan harga BBM telah disediakan jawabannya secara menyeluruh.
Sri Setyaningsih (paling kanan) di tengah sosialisasi bersama pemilih muda di Yogyakarta. (Foto courtesy: Sri S).
Tidak ada pedoman pasti dari tim pusat mengenai strategi memanfaatkan nama Prabowo dalam proses pencalegan. Namun, kata Setyaningsih, komunikasi dengan pengurus pusat cukup baik sehingga dirinya mampu memahami apa yang digariskan, dan meneruskannya dalam sosialisasi kepada pemilih.
Peta Dukungan Menentukan
Namun, strategi menjual nama capres tak selamanya bisa diterapkan pada caleg di daerah. Direktur Presidential Studies-DECODE UGM Yogyakarta, Nyarwi Ahmad menilai, elektabilitas capres di tiap daerah menentukan langkah itu. Di Jawa Tengah misalnya, kata Nyarwi, Jokowi lebih mudah dimanfaatkan sebagai nilai jual. Sedangkan Prabowo lebih populer di Jawa Barat dan Banten. Karena itu, menurut Nyarwi, Caleg harus mendasarkan strateginya pada data hasil survei di daerah pemilihan masing-masing.
“Pasangan capres itu menentukan. Kalau bagi partai pengusung, tentu lebih mudah, paling tidak, sentimen terhadap partai pengusung utama dan capres-nya kemungkinan lebih kuat. Tetapi di sisi lain tidak semua begitu, terutama partai pengusung tetapi bukan partai utama. Misalnya bagi Demokrat di Papua tentu susah menjual Prabowo,” kata Nyarwi Ahmad.
Your browser doesn’t support HTML5
Merebut Simpati, Jual Nama Prabowo dan Jokowi
Nyarwi memaparkan, di daerah yang elektabilitas Capres-nya rendah, caleg akan cenderung fokus pada upayanya sendiri untuk terpilih tanpa ikut menjual nama Jokowi atau Prabowo. Pada tingkat pencalonan di DPRD kota atau kabupaten, fenomena itu lebih terlihat.
Lebih jauh Nyarwi juga mencatat, ada caleg di daerah yang dukungannya tidak sejalan dengan pengurus pusat. Langkah ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap kondisi lokal, karena bagaimanapun caleg juga ingin terpilih. “Karena itu kalau dibalik, mengandalkan mesin caleg untuk kemenangan pilpres, di daerah yang daya dukung capresinya kurang itu kadangkala menjadi tidak efektif, karena ada kecenderungan caleg mementingkan diri sendiri untuk terpilih,” tambah Nyarwi Ahmad.
Namun, Nyarwi memastikan partai pendukung utama memiliki komitmen kuat bagi capres bersangkutan. Hal ini karena asosiasi pemilih terhadap capres dan partai itu kuat, misalnya Jokowi dan PDIP serta Prabowo terhadap Gerindra. Di luar itu, terlihat dukungan partai semakin menurun, karena masing-masing caleg menentukan strategi berkompetisi sesuai kondisi lokal. [ns/ab]