Asia Pasifik

Meski Terlambat, Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Australia Capai Titik Terang

FILE - Ribuan orang berunjuk rasa dengan membawa plakat dan spanduk, menuntut keadilan bagi perempuan di Sydney, Senin, 15 Maret 2021.

Komisi HAM Australia, Kamis (1/12) mengatakan tingkat pelecehan seksual di negeri kangguru itu tidak banyak berubah sejak 2018. Namun dalam penelitian terbaru tentang pelecehan seksual, diketahui bahwa negara itu berada pada “titik balik” karena keberadaan aturan hukum yang baru.
Sydney — 

Laporan baru bertajuk “Time for Respect” atau “Saatnya Untuk Menghormati” ini merupakan hasil survei nasional kelima tentang pelecehan seksual di tempat-tempat kerja di Australia. Laporan ini dikompilasi oleh Komisi HAM Australia, sebuah badan independen yang dibentuk oleh Parlemen Federal. Komisi ini memiliki seorang presiden atau ketua dan tujuh komisioner yang bertanggungjawab pada beberapa bidang, antara lain : hak-hak warga Aborigin, anak-anak, dan diskriminasi usia. Survei itu menunjukkan bahwa sepertiga pekerja di Australia pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.

Komisi itu mengatakan temuan serupa telah dilaporkan dalam survei terakhirnya tahun 2018 lalu, sehingga tampaknya tidak banyak yang berubah. Meskipun demikian Komisioner Bidang Diskriminasi Jenis Kelamin di Komisi HAM Australia, Kate Jenkins, mengatakan ada alasan untuk tetap optimis.

Bulan September lalu Amandemen RUU Anti-Diskriminasi dan HAM (Penghormatan di Tempat Kerja) Tahun 2022 diperkenalkan di parlemen di Canberra. RUU itu mensyaratkan perusahaan atau kantor untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah pelecehan seksual, diskriminasi jenis kelamin dan tindakan memperlakukan seseorang secara tidak adil atau kejam (victimization).

RUU itu juga memberi kewenangan baru kepada Komisi HAM Australia untuk memonitor kepatuhan perusahaan atau kantor dengan aturan hukum yang baru itu dan menyelidiki tuduhan “diskriminasi yang tidak sesuai hukum dan berlangsung secara sistemik” di tempat kerja. Amandemen aturan hukum ini dimaksudkan untuk “menghilangkan, sejauh mungkin, diskriminasi yang melibatkan lingkungan tempat kerja yang bermusuhan atas dasar jenis kelamin.”

BACA JUGA: PM Australia Morrison Minta Maaf kepada Staf Parlemen Atas Pelecehan

Jenkins mengatakan pada Australia Broadcasting Corp bahwa ia mengantisipasi kemajuan yang lebih nyata tahun depan. “Awal minggu ini baru saja dilakukan reformasi hukum baru untuk menyelesaikan semua reformasi legislatif yang berbeda. Jadi semua struktur sekarang ada di tempatnya. Meskipun kami masih marah, kami kini memiliki sumber daya, alat, dan perubahan sikap yang benar-benar saya harapkan dalam empat tahun ke depan sehingga akan tampak peningkatan hasilnya,” jelasnya.

Survei terbaru Komisi HAM Australia mendapati bahwa hanya sejumlah kecil korban yang melaporkan pelecehan seksual yang dialami di tempat kerja. Penelitian ini mensurvei lebih dari 10.000 orang. Ditegaskan bahwa “pelecehan seksual masih terus menjadi ciri yang tidak dapat diterima di tempat-tempat kerja di Australia.”

Namun Jenkins yakin Australia berada di “titik balik.”

Pada Maret 2021, tuduhan-tuduhan bahwa Parlemen Federal terkontaminasi misogini dan seksisme mendorong “hari untuk mengambil tindakan.” Para demonstran terinspirasi gerakan #MeToo di Amerika. Mereka mengatakan mereka juga menentang seksisme dalam masyarakat Australia yang lebih luas. [em/ab]