Militer Thailand Berusaha Perpanjang Pengawasan Terhadap Pemerintah

PM Thailand Prayuth Chan-o-cha tiba di rumah kepemerintahan di Bangkok, Thailand Senin (8/8).

Sejumlah pakar hukum mengatakan, militer Thailand mengusahakan perpanjangan pengawasan terhadap pemerintah menyusul disetujuinya konstitusi yang didukung junta pada hari Minggu (7/8).

PM Thailand Prayut Chan-o-cha, Selasa (9/8) mengatakan, pemilu akan berjalan sesuai rencana setelah para pemilih mendukung konstitusi yang didukung militer itu. Pada akhir pekan lalu, lebih dari 15 juta orang, atau 61 persen dari sekitar 25 juta suara yang masuk, mendukung konstitusi itu.

Dengan suara mayoritas 58 persen, para pemilih juga setuju bahwa 250 anggota Senat yang dipilih militer akan bergabung dengan 500 anggota DPR hasil pemilihan dalam menentukan perdana menteri baru.

Rakyat Thailand terakhir kali melangsungkan pemilu pada 2011. Pemilu itu dimenangkan oleh Partai Pheu Thai pimpinan Yingluck Shinawatra, yang pemerintahnya digulingkan pada Mei 2014 oleh kudeta pimpinan Prayut. Prayut adalah salah satu pemimpin junta militer. Ia menjabat sebagai ketua Dewan Pemelihara Perdamaian Nasional.

Yingluck dan partainya menentang konstitusi itu, sementara ketua Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva secara pribadi tidak mendukung konstitusi itu. Sikap Abhisit ini menimbulkan perpecahan dalam partainya. [ab/as]