Presiden Yudhoyono mengatakan, Pemerintah Indonesia telah melakukan koreksi pengelolaan hutan sehingga menjadi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan ekonomi ramah lingkungan.
Penerapan kebijakan moratorium izin baru pembukaan dan pengelolaan hutan serta kebijakan pemerintah menolak perpanjangan izin yang sudah ada, membuat Indonesia mampu mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan dari 3,5 juta hektar per tahun, menjadi kurang dari setengah juta hektar per tahun dalam satu dekade terakhir.
Bertempat di Kantor Pusat Penelitian Kehutanan Internasional atau Kampus CIFOR (Center for International Forestry Research), Situ Gede, Bogor, Rabu (13/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya mengenai kebijakan global “Hutan di Masa Depan yang Kita Inginkan.”
Pemerintah Indonesia menurut Presiden Yudhoyono telah melakukan koreksi terhadap pengelolaan hutan dari sebelumnya yang bertujuan menghasilkan dampak ekonomi sebesar-besarnya bagi pembangunan, menjadi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan ekonomi ramah lingkungan.
Presiden Yudhoyono mengatakan, “Kita membutuhkan pergeseran paradigma. Saatnya kita mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan keadilan. Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini dengan memperhatikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”
Dalam kesempatan ini Presiden Yudhoyono juga menegaskan kembali mengenai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan dukungan dunia Internasional.
“Kami juga telah menerapkan moratorium izin baru pengelolaan hutan dan lahan gambut. Saya ingin mengatakan laju deforestasi telah menurun dari 3,5 juta hektar per tahun, menjadi kurang dari setengah juta hektar per tahun dalam periode sepuluh tahun terakhir,” tambah Presiden SB.
Pidato SBY ini disampaikan beberapa hari sebelum dirinya menghadiri konferensi PBB di Rio de Janeiro, Brazil, yang dikenal sebagai Rio+20. Pertemuan yang akan menjadi forum dialog pemimpin dunia mengenai pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan.
Direktur Jenderal CIFOR, Frances Seymour, mengapresiasi komitmen Presiden Yudhoyono dalam melindungi hutan Indonesia.
“Presiden SBY telah mengambil risiko politik dengan melangkah maju sebagai kepala negara yang membuat komitmen sukarela mengurangi emisi dengan target ambisius, yang hanya bisa dicapai dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan,” ujar Frances Seymour.
Frances Seymour menambahkan, “Kami mengagumi keberanian SBY untuk menandatangani perjanjian dalam kerangka REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) atau pengurangan emisi hutan dengan pemerintah Norwegia dalam menerapkan moratorium pengelolaan hutan dengan konsesi hutan baru.”
Bertempat di Kantor Pusat Penelitian Kehutanan Internasional atau Kampus CIFOR (Center for International Forestry Research), Situ Gede, Bogor, Rabu (13/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya mengenai kebijakan global “Hutan di Masa Depan yang Kita Inginkan.”
Pemerintah Indonesia menurut Presiden Yudhoyono telah melakukan koreksi terhadap pengelolaan hutan dari sebelumnya yang bertujuan menghasilkan dampak ekonomi sebesar-besarnya bagi pembangunan, menjadi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan ekonomi ramah lingkungan.
Presiden Yudhoyono mengatakan, “Kita membutuhkan pergeseran paradigma. Saatnya kita mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan keadilan. Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini dengan memperhatikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”
Dalam kesempatan ini Presiden Yudhoyono juga menegaskan kembali mengenai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan dukungan dunia Internasional.
“Kami juga telah menerapkan moratorium izin baru pengelolaan hutan dan lahan gambut. Saya ingin mengatakan laju deforestasi telah menurun dari 3,5 juta hektar per tahun, menjadi kurang dari setengah juta hektar per tahun dalam periode sepuluh tahun terakhir,” tambah Presiden SB.
Pidato SBY ini disampaikan beberapa hari sebelum dirinya menghadiri konferensi PBB di Rio de Janeiro, Brazil, yang dikenal sebagai Rio+20. Pertemuan yang akan menjadi forum dialog pemimpin dunia mengenai pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan.
Direktur Jenderal CIFOR, Frances Seymour, mengapresiasi komitmen Presiden Yudhoyono dalam melindungi hutan Indonesia.
“Presiden SBY telah mengambil risiko politik dengan melangkah maju sebagai kepala negara yang membuat komitmen sukarela mengurangi emisi dengan target ambisius, yang hanya bisa dicapai dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan,” ujar Frances Seymour.
Frances Seymour menambahkan, “Kami mengagumi keberanian SBY untuk menandatangani perjanjian dalam kerangka REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) atau pengurangan emisi hutan dengan pemerintah Norwegia dalam menerapkan moratorium pengelolaan hutan dengan konsesi hutan baru.”