Pakistan Kamis (19/12) mengkritik keras AS karena menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap negara bersenjata nuklir itu terkait program rudal balistik jarak jauhnya, seraya menyebut langkah AS itu sebagai “standar ganda dan praktik diskriminatif.”
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengumumkan langkah-langkah itu hari Rabu (18/12), dengan mengatakan sanksi itu dijatuhkan di bawah perintah eksekutif yang “menargetkan penyebar senjata penghancur massal dan sarana pengirimannya.”
Miller mengatakan sanksi itu dijatuhkan pada Kompleks Pertahanan Nasional milik pemerintah Pakistan dan tiga entitas yang berkolaborasi dengannya dalam pengembangan rudal-rudal balistik jarak jauh, termasuk rudal seri Shaheen.
Kementerian luar negeri Pakistan menolak langkah itu yang disebutnya “disayangkan dan bias.” Pernyataan kementerian itu mengatakan kemampuan pertahanan Islamabad ditujukan untuk mengamankan kedaulatan Pakistan dan memelihara perdamaian di Asia Tenggara.
“Sanksi-sanksi terbaru yang dijatuhkan itu bertentangan dengan tujuan perdamaian dan keamanan dengan tujuan untuk menonjolkan kesenjangan militer,” kata kementerian itu, tampaknya mengacu pada persaingan Pakistan dengan India, negara tetangganya yang bersenjata nuklir.
“Kebijakan semacam itu memiliki implikasi berbahaya bagi stabilitas strategis wilayah kami dan sekitarnya,” kata kementerian itu memperingatkan tanpa merincinya.
Sanksi terhadap Kompleks Pertahanan Nasional dan perusahaan-perusahaan lainnya itu membekukan seluruh properti di AS yang mereka miliki dan melarang warga negara AS terlibat dalam transaksi bisnis dengan mereka.
“Program strategis Pakistan merupakan amanah suci yang diberikan 240 juta orang kepada pemimpinnya. Kesucian amanah ini, yang dijunjung setinggi-tingginya di seluruh spektrum politik, tidak dapat dikompromikan,” kata kementerian luar negeri pada hari Kamis dalam menanggapi pengumuman AS.
Lembar fakta Departemen Luar Negeri AS yang menyertainya mengatakan bahwa Kompleks Pertahanan Nasional yang berbasis di Islamabad telah berupaya memperoleh berbagai barang yang “dimaksudkan untuk digunakan sebagai peralatan pendukung peluncuran rudal balistik dan peralatan uji coba rudal” untuk memajukan program pengembangan rudal negara itu.
Perusahaan-perusahaan lain yang dijatuhi sanksi AS itu adalah Affiliated International, , Akhtar and Sons Private Ltd., dan Rockside Enterprise, semuanya berlokasi di Karachi, menurut lembar fakta itu.
“AS akan terus bertindak menentang proliferasi dan aktivitas pengadaan terkait yang memprihatinkan,” kata Miller.
Roket darat-ke-darat Shaheen milik Pakistan mampu membawa hulu ledak nuklir ke jarak sekitar 2.750 kilometer. Para pakar mengatakan jarak jangkauan itu memungkinkan rudal multitingkat berbahan bakar padat tersebut mencapai target-target di India dan beberapa bagian Timur Tengah.
BACA JUGA: Pakistan Umumkan Gencatan Senjata Usai 82 Tewas akibat Pertikaian SektarianNew Delhi dan Islamabad melakukan uji coba pertama senjata nuklir mereka pada Mei 1998, menimbulkan kekhawatiran akan perang lainnya antara kedua musuh bebuyutan itu akan meruncing menjadi perang nuklir di Asia Selatan. Kedua negara telah terlibat dalam tiga perang, membuat ketegangan hubungan kedua negara serta ketegangan militer yang terus menerus.
India dan Pakistan menentang dan menolak menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membatasi penyebaran senjata nuklir.
“Sanksi-sanksi spesifik AS terhadap mitra dekat dan strategis seperti Pakistan sangat disayangkan, terpisah dari kenyataan sejarah, dan mengindikasikan komitmen AS yang kian lemah terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas strategis regional,” kata Syed Muhammad Ali, pakar keamanan yang berbasis di Islamabad, kepada VOA. [uh/ab]