Pakistan: Tidak Ada Lagi Pangkalan Militer AS untuk Misi Afghanistan

Pakistan, Selasa (11/5), mengesampingkan kemungkinan menyediakan kembali pangkalan militernya bagi Amerika untuk operasi kontraterorisme di Afghanistan setelah pasukan AS meninggalkan negara tetangganya yang dilanda konflik itu pada 11 September.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di Islamabad, dan menjelaskan pemerintahnya telah mengadopsi kebijakan yang memungkinkan Pakistan "hanya bermitra dalam perdamaian" dan tidak ikut dalam perang AS pada masa depan.

"Tidak, kami tidak bermaksud mengizinkan tentara AS di darat dan tidak ada pangkalan AS yang dipindahkan ke Pakistan," kata Qureshi ketika ditanya apakah pemerintahnya berada di bawah tekanan untuk menyediakan pangkalan militer kepada AS.

BACA JUGA: Taliban Deklarasikan Gencatan Senjata Tiga Hari Selama Idul Fitri

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sebelumnya mengakui mengadakan pembicaraan dengan beberapa negara tetangga Afghanistan di Asia Tengah untuk mengkaji di mana AS bisa menempatkan kembali pasukannya guna mencegah negara yang terkurung daratan itu kembali menjadi basis teroris bagi kelompok-kelompok seperti Al-Qaida.

Tetapi pejabat AS belum menyebut Pakistan, yang berbagi perbatasan hampir sepanjang 2.600 kilometer dengan Afghanistan, dan tidak mengomentari spekulasi media bahwa masalah pangkalan mungkin diagendakan dalam diskusi bilateral.

Qureshi mengatakan Pakistan juga secara konsisten menggunakan pengaruhnya atas Taliban, yang telah melancarkan pemberontakan mematikan terhadap pemerintah Afghanistan yang didukung AS, untuk mendorong mereka menghentikan kampanye kekerasan dan merundingkan penyelesaian politik dengan saingan-saingannya di Afghanistan.

Menteri luar negeri itu mengatakan Pakistan merasa keterlibatan Taliban dalam proses perdamaian Afghanistan akan membawa dan meningkatkan "rasa hormat dan pengakuan internasional" yang disyaratkan kelompok itu.

"Jika mereka ingin diterima, jika mereka ingin dihapus dari daftar sanksi dan ingin pengakuan maka keterlibatan, menghentikan kekerasan dan mencari solusi politik menjadi kepentingan politik mereka," kata Menlu itu.

Qureshi merujuk pada permintaan Taliban kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan AS untuk menghapus para pemimpin pemberontak dari daftar sanksi mereka. [my/ka]