Pakistan, pada hari Senin (13/5) mengumumkan sebuah hibah senilai miliaran dolar untuk memberikan bantuan ekonomi yang mendesak kepada penduduk Kashmir yang berada di bawah kendalinya setelah aksi protes yang diwarnai kekerasan mengguncang wilayah tersebut selama akhir pekan.
Namun, kekerasan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda ketika penduduk setempat membakar sebuah kendaraan Rangers, pasukan paramiliter Pakistan, ketika konvoi itu berusaha mencapai ibukota Muzaffarabad dalam sebuah unjuk kekuatan yang jarang terjadi.
Laporan-laporan mengindikasikan bahwa pasukan paramiliter menembaki para demonstran yang menghalangi jalan mereka dan melukai beberapa orang. Sedikitnya tiga orang yang terluka meninggal dunia. Dikhawatirkan akan ada lebih banyak korban jiwa karena bentrokan terus berlanjut di beberapa bagian wilayah tersebut.
Kehidupan di sisi Pakistan di wilayah yang disengketakan dengan India telah terhenti sejak hari Jumat ketika para demonstran memrotes tingginya inflasi dan menuntut perbaikan layanan lokal.
Sekolah-sekolah, bisnis, dan kantor-kantor pemerintah ditutup di seluruh lembah itu pada hari Senin. Namun, layanan internet seluler - yang ditangguhkan sejak Minggu dini hari - sempat dipulihkan sebelum akhirnya dihentikan karena meningkatnya kekerasan.
BACA JUGA: Kawanan Bersenjata Serang di Pakistan Barat Daya, 7 TewasGerakan protes
Protes-protes yang utamanya bertujuan untuk meminta subsidi pemerintah untuk tepung terigu, dan penurunan harga listrik yang diproduksi secara lokal dimulai di lembah ini tahun lalu.
Bentrokan meletus pada hari Jumat dengan penduduk setempat melempari kendaraan-kendaraan keamanan dengan batu ketika pihak berwenang mengumpulkan para penyelenggara aksi long-march, dan memblokir jalan-jalan untuk mencegah para pengunjuk rasa mencapai Muzaffarabad.
Berlanjutnya kekerasan yang menyebabkan puluhan orang ditangkap, seorang polisi tewas dan beberapa orang terluka itu mereda pada hari Minggu. Sejak saat itu, kelompok-kelompok demonstran, yang dipimpin oleh Komite Aksi Publik Gabungan
Komite Aksi Publik Gabungan, sebuah gerakan hak-hak sipil, melanjutkan perjalanan ke ibukota regional, sebagian besar tanpa hambatan.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, pada hari Senin mengadakan pertemuan darurat dengan perwakilan pemerintah daerah Kashmir Pakistan.
Sebuah pernyataan resmi setelah pertemuan tersebut mengumumkan pemotongan harga tepung dan pengurangan tarif listrik melalui hibah sebesar lebih dari 82,6 juta dolar AS.
Mengekspresikan "keprihatinan yang mendalam," atas kekerasan dalam protes massa yang jarang terjadi di wilayah tersebut, Sharif pada hari Minggu menggunakan platform media sosial X, untuk menghimbau ketenangan.
"Meskipun perdebatan, diskusi, dan protes damai adalah keindahan demokrasi, seharusnya tidak ada toleransi sama sekali untuk main hakim sendiri dan merusak properti pemerintah," kata Sharif. "Saya mendesak semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan tuntutan mereka. Terlepas dari upaya terbaik dari para pengecam, masalah ini mudah-mudahan akan segera terselesaikan."
Akar Permasalahan
Wartawan lokal, Jalaluddin Mughal kepada VOA mengatakan protes yang seolah-olah tentang inflasi merupakan perjuangan untuk otonomi atas sumber daya daerah, kata wartawan lokal Jalaluddin Mughal kepada VOA.
Konstitusi Pakistan mengakui Kashmir sebagai wilayah yang disengketakan hingga India dan Pakistan melakukan plebisit, pemungutan suara langsung oleh para pemilih yang memenuhi syarat untuk memutuskan masalah ini, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
India mengakhiri status otonom dari bagian Kashmir pada tahun 2019, yang memicu protes diplomatik yang keras dari Pakistan.
BACA JUGA: Bentrokan di Kashmir, 2 Tersangka Pemberontak TewasMeskipun Islamabad tidak mengakui Kashmir yang dikuasai Pakistan sebagai sebuah provinsi atau unit federasi, tetapi India memanfaatkan sumber daya di wilayah ini. Sungai-sungai di Kashmir merupakan jalur kehidupan bagi negara Asia Selatan yang bergantung pada sungai-sungai ini untuk pertanian dan produksi listrik.
Penduduk setempat telah menuntut agar listrik yang dihasilkan dari sungai-sungai di Kashmir dijual kepada mereka dengan harga yang mendekati biaya produksi. Mereka ingin agar Pakistan menghapus sebagian besar pajak tambahan dan biaya administrasi.
"Jika pemerintah menerima hal ini, maka pemerintah akan menerima hak masyarakat Azad Jammu dan Kashmir untuk [memiliki dan mengendalikan] sumber daya alam," jelas Mughal.
Bagi para penduduk yang memprotes pemadaman listrik selama berjam-jam dan tagihan listrik yang meroket, menurut Mughal penurunan tarif listrik terbaru ini merupakan bantuan sementara, menurut Mughal, karena pernyataan pemerintah tidak mengklarifikasi durasi hibah tersebut atau apakah akan diperpanjang.
Ketika protes-protes kembali meningkat, Komite Aksi Bersama belum mengumumkan apakah mereka akan menerima tawaran pemerintah dan mengakhiri long march. [my/jm]