Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 TNI, di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap Jakarta Timur Rabu (5/10). Kepada wartawan, Panglima TNI berpesan kepada prajurit TNI di seluruh Indonesia agar bersikap netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada 2017 mendatang.
Panglima mempersilakan masyarakat melapor kepada instansi TNI terdekat jika menemukan ada anggota TNI yang terindikasi tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada.
"Saya ulangi kepada seluruh masyarakat dalam kesempatan ini, saya mohon bantuan untuk mengawasi TNI dalam melaksanakan tugas BKO kepolisian Indonesia dalam melaksanakan Pilkada. Apabila ada anggota TNI yang terindikasi berbuat tidak netral, tolong laporkan kepada instansi TNI terdekat. Ada Koramil. Ada Kodim, ada pos POM dan lain sebagainya. Dengan identitas yang jelas apa yang dia lakukan. Pasti TNI akan melaksanakan proses penyelidikan," tegas Gatot.
Panglima mengimbau agar para prajurit TNI memperhatikan situasi dan kondisi di sekitar mereka. Para prajurit, tegas Panglima, wajib mewaspadai perkembangan situasi di wilayahnya apabila ada indikasi ancaman gangguan rawan keamanan pelaksanaan Pilkada. Utamanya, indikasi ketidaknetralan prajurit TNI atau potensi yang menghambat kelancaran pilkada.
Panglima TNI juga memerintahkan kepada para pimpinan TNI di daerah agar memberi pemahaman sampai kepada prajurit terendah terkait netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilkada.
"Dan saya perintahkan kepada para panglima sampai kepada prajurit yang terendah, sehingga mereka paham betul apa yang dikatakan netral kemudian mengadakan pengawasan," tambahnya.
Namun, Direktur lembaga hak asasi manusia 'Imparsial', Al Araf kepada VOA menjelaskan, isu netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilihan umum masih menjadi sesuatu hal yang harus dikawal bersama.
Al Araf menjelaskan, dalam pemilu 2004 dan 2009 TNI terlibat dalam politik praktis. Termasuk juga dalam pemilihan Presiden 2014 Babinsa di Jakarta juga terlibat dalam dukung mendukung untuk calon tertentu.
"Atas dasar itu menjadi penting memang buat anggota TNI dalam Pilkada nanti, mereka tidak berpolitik praktis," ujar Al Araf.
Al Araf menambahkan, selain soal netralitas TNI dalam pelaksanaan pilkada, isu reformasi peradilan militer juga menjadi agenda utama dalam HUT TNI ini.
"Agar militer tunduk dalam sistem peradilan umum. Beberapa kasus menunjukkan peradilan militer seringkali menjadi sarana impunitas," kata Al Araf.
Your browser doesn’t support HTML5
Panglima TNI Instruksikan Netralitas TNI dalam Pilkada 2017
Lebih lanjut PanglimaTNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan kepada prajurit bahwa TNI berkembang bersama rakyat dalam menjaga keutuhan dan bersama pula dalam membangun Indonesia.
"TNI tumbuh dan berkembang serta berjuang bersama rakyat. Inilah esensi ciri kesejatian TNI yang tidak boleh pudar di tengah arus globalisasi yang terus bergerak secara dinamis," tutur Gatot.
Upacara peringatan HUT ke-71 TNI ini berlangsung sederhana tanpa dihadiri Presiden Joko Widodo ini, diikuti lebih kurang 1.000 peserta dari seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) se-Mabes TNI.
Perayaan HUT TNI ini tidak dilaksanakan secara terpusat di Jakarta. Termasuk pula tidak menampilkan upacara parade, defile dan demonstrasi atraktif para prajurit maupun alat utama sistim persenjataan (alutsista) TNI. Perayaan HUT TNI ini juga dilaksanakan di tingkat daerah secara sederhana. [aw/uh]