Para Menlu ASEAN Harapkan Kemajuan Pelaksanaan Konsensus Lima Poin

  • Fathiyah Wardah

Menlu Kamboja Prak Sokhonn, Menlu RI Retno Marsudi, Menlu Laos Saleumxay Kommasith & Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi. (Foto: REUTERS/Cindy Liu)

Negara-negara ASEAN mengharapkan Myanmar melaksanakan konsensus lima poin yang telah disepakati. ASEAN menilai implementasi konsesus ini tidak hanya sangat penting bagi rakyat Myanmar, tetapi juga bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Para menteri luar negeri ASEAN mengadakan pertemuan retreat Kamis (17/2) di Ibu Kota Phnom Penh, Kamboja. Tahun ini Kamboja menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN.

Dalam jumpa pers secara virtual dari Phnom Penh setelah menghadiri pertemuan retreat tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan ASEAN sangat prihatin terhadap kondisi di Myanmar mengingat tidak adanya kemajuan signifikan dalam implementasi konsensus lima poin yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta April tahun lalu.

Dia menambahkan semua negara ASEAN mengharapkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan konsensus tersebut.

Menurut Retno, pelaksanaan konsesus lima poin ini sangat penting bagi rakyat Myanmar dan juga untuk stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Selain itu pelaksanaan konsesus tersebut juga sangat penting untuk kredibilitas ASEAN.

Menlu RI Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 17 Februari 2022. (Foto: REUTERS/Cindy Liu)

"Dua hal penting yang ingin dilihat dari implementasi konsesus lima poin saat ini adalah stop penggunaan kekerasan. Kedua, kunjungan utusan khusus Ketua ASEAN dapat dilakukan dan dapat memiliki akses untuk melakukan komunikasi dan bertemu dengan semua pihak," kata Retno.

Retno menegaskan kedua hal itu merupakan langkah awal dari impelementasi konsensus. Hal tersebut lanjutnya bisa menjadi pembuka bagi langkah-langkah selanjutnya menuju dialog inklusif.

Indonesia menegaskan pentingnya utusan khusus ASEAN untuk mulai melakukan kontak dengan para pemangku kepentingan di Myanmar.

Menurutnya, penting bagi ASEAN untuk mendengarkan langsung keprihatinan dan pandangan para pemangku kepentingan di luar junta yang berkuasa.

BACA JUGA: Isu Myanmar Perkuat Perpecahan ASEAN

Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pandu Prayoga mengatakan persoalan Myanmar harus diselesaikan tahun ini dibawah kepemimpinan Kamboja sehingga ASEAN dapat berkonsentrasi pada persoalan-persoalan kawasan lainnya, termasuk kerja sama di bidang ekonomi.

Pandu mengatakan rencana Myanmar yang akan mengizinkan utusan khusus ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menemui tokoh-tokoh Partai LND (Liga Nasional bagi Demokrasi) harus segera direalisasikan.

Your browser doesn’t support HTML5

Para Menlu ASEAN Harapkan Kemajuan Pelaksanaan Konsensus Lima Poin

“Sekalipun bukan Suu Kyi yang didatangi tetapi ada pimpinan top lah yang bisa menjadi perwakilan dari LND untuk ditemui oleh special envoy. Sebenarnya special envoy ini datang ke Myanmar untuk mengumpulkan semua pihak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sekaligus kerja sama agar kekerasan yang terjadi di Myanmar terhenti,” kata Pandu.

Dalam pertemuan para Menteri luar negeri di Kamboja, tambah Menlu Retno, Indonesia juga mengingatkan kembali tentang pentingnya bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar. Indonesia mengungkapkan bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mencapai semua pihak yang memerlukan di Myanmar.

Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh. (Foto: VOA/Hean Socheata)

Indonesia pada September tahun lalu telah menyalurkan bantuan kepada Myanmar untuk menanggulangi COVID-19 sebesar US$ 200 ribu. Bantuan ini diserahkan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusian dalam Penanggulangan Bencana (AHA Centre).

Dalam pembukaan pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN tersebut, kata Retno, Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi melaporkan, total nilai pasokan peralatan medis untuk penanganan COVIDd-19 di Myanmar yang telah disalurkan mencapai lebih dari US$ 7,6 juta. Penyalurannya dilakukan dalam tiga tahap ke 17 negara bagian dan wilayah di Myanmar.

Khusus mengenai Rakhine, lanjut Retno, Dato Lim melaporkan proyek untuk meningkatkan kesiapan kapasitas lokal Myanmar untuk mendukung proses repatriasi pengungsi muslim Rohingya telah rampung. Beberapa proyek lainnya masih berjalan dan sebagian lagi masih dibahas. [fw/ab]