Amnesty International mengatakan hari Selasa (13/10) bahwa pasukan Kurdi yang didukung Amerika di Suriah utara kemungkinan telah melakukan kejahatan perang dengan memaksa ribuan orang keluar dari rumah mereka dan meruntuhkan bangunan-bangunan.
Di antara tuduhan yang paling kuat dalam laporannya adalah kutipan dari kaum sipil yang mengatakan mereka diancam dengan serangan udara dari militer koalisi yang dipimpin Amerika kalau mereka tidak meninggalkan rumah mereka.
Amnesty mengatakan para penelitinya mengunjungi 14 kota dan desa di provinsi Hasakeh dan Raqqa bulan Juli dan Agustus, selain meninjau kembali foto-foto satelit daerah-daerah yang dikuasai Satuan Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG).
“Kami melihat pengungsian dan penghancuran luas yang tidak terjadi sebagai akibat pertempuran,” kata Penasehat Krisis Senior Amnesty, Lama Fakih.
“Laporan ini mengungkapkan bukti yang jelas tindakan penghukuman kolektif warga sipil secara sengaja dan terkoordinir di desa-desa yang sebelumnya direbut oleh militan Negara Islam (ISIS), atau di mana sekelompok kecil dicurigai mendukung kelompok itu.”
Sebagian besar yang mengungsi adalah Arab dan Turkmen, dan Amnesty mengatakan mereka sering didorong keluar sebagai pembalasan atas anggapan adanya hubungan dengan para anggota ISIS atau simpati kepada kelompok militan itu yang telah menguasai daerah-daerah luas Suriah dan Irak selama lebih satu tahun.
Laporan itu mengutip juru bicara YPG yang mengatakan kaum sipil dikeluarkan dari daerah-daerah demi perlindungan mereka sendiri. Tetapi Amnesty juga melaporkan bahwa banyak penduduk mengatakan desa mereka bukan tempat pertempuran atau bahkan dekat garis depan.
Amnesty meminta kepada Kurdi agar menghentikan penghancuran rumah-rumah kaum sipil dan memberi ganti rugia kepada orang yang rumah mereka secara “tidak syah dihancurkan.” Amnesty juga mendesak koalisi yang dipimpin Amerika dan lain-lainnya yang terkoordinasi dengan Kurdi agar jangan meremehkan pelanggaran.
“Mereka harus mengambil sikap terbuka yang mengutuk pengungsian paksa dan pnghancuran yang tidak syah dan memastikan bantuan militer mereka tidak turut digunakan untuk pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.,” kata Fakih. [gp]